TERNATE, PM – Pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara diminta berperan aktif untuk mengawasi dan mengingatkan para petugas mereka saat bertugas melayani penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dilokasi. Terutama SPBU yang masih melayani penjualan BBM Subsidi jenis Pertalite, sehingga pelayanan mereka tidak lagi dikeluhkan oleh masyarakat.
Terutama terkait aturan yang berlaku dalam hal menjual BBM, khususnya BBM Subsidi jenis Pertalite, agar penjualan itu dilayani secara tepat sasaran dan bisa didapati masyarakat dengan baik.
Misalnya, pelayanan di SPBU Batu Anteru, Kelurahan Maliaro di Kota Ternate yang masih ditemukan mereka mengutamakan pelayanannya kepada oknum – oknum yang datang membeli BBM Subsidi jenis Pertalite dengan menggunakan kendaraan motor tangki modifikasi sementara untuk pelayanan umum sendiri dibatasi.
Padahal aturan penjualan BBM Subsidi jenis Pertalite sendiri sudah cukup jelas, bahwa PT Pertamina Patra Niaga melarang pengisian BBM bersubsidi seperti Pertalite ke kendaraan yang menggunakan tangki modifikasi untuk ditimbun atau dijual kembali.
Sedangkan bagi SPBU yang terbukti melanggar ketentuan penyaluran atau melayani tangki modifikasi tersebut dapat dikenai sanksi pembinaan hingga penghentian pasokan/skorsing oleh Pertamina.
Jika pihak SPBU melanggar maka PT Pertamina langsung memberikan pembinaan dan peringatan tertulis atas pelanggaran yang ditemukan. Sementara untuk sanksi pidana penyalagunaan Berdasarkan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja), penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Namun, petugas di SPBU Batu Anteru sendiri terlihat sengaja mengabaikannya aturan larangan tersebut, sehingga masyarakat mempertanyakan apakah petugas SPBU benar – benar lupa membaca aturan itu ataukah mereka dengan sengaja, karena terlihat kendaraan motor tangki modifikasi datang dan memarkir jalur pelayanan pengisian BBM Subsidi jenis Pertalite, padahal jalur tersebut sudah ditutup.
Arifandi selaku Pengawas SPBU Batu Anteru ketika dihubungi media ini dilokasi pada Sabtu (21/11/2026) mengatakan dirinya berada dirumah sakit, karena berhalangan jadi silakan hubungi operator lain di lokasi.
“Saya dirumah sakit, karena kecil (anak) sakit jadi silakan hubungi operator lain ,”kata dia.
Sementara, salah seorang petugas SPBU Batu Anteru yang ditemui dan mengaku jika pelayanan BBM Subsidi jenis Pertalite untuk kendaraan motor sudah ditutup.
“Maaf pak, torang so tara layani motor, sekarang layani tinggal oto angkot saja, karena dorang so antri dari tadi,”pintah petugas yang belum diketahui namanya.
Dari amatan media ini dilokasi SPBU Batu Anteru sekitar pukul 15.10 WIT, jalur untuk kendaraan motor di pengisian BBM Subsidi jenis Pertalite sudah ditutup, hanya terlihat sejumlah kendaraan motor tangki modifikasi yang terparkir di dalam dan disisi bagian lain terlihat petugas terus melayani pengisian BBM Subsidi jenis Pertalite kepada mobil angkot yang sudah mengantri.
Terpisah, salah seorang pengendara motor yang menunggu giliran untuk mengisi BBM Non Subsidi jenis Pertamax mengaku bahwa pelayanan SPBU Batu Anteru selama ini, para petugas mengutamakan layanan kepada kendaraan motor tangki modifikasi.
“Mereka yang bawa motor tangki modifikasi ini terlihat sesuka – suka masuk ke jalur pengisian, bahkan sebagian dari mereka mengisi sendiri untuk BBM Pertalite ini ke dalam tangki motor yang sudah dimofifikasi dengan ukuran yang besar dan petugas SPBU tetap membiarkan mereka, sehingga saya merasa bahwa pelayanan untuk penjualan BBM Subsidi jenis Pertalite di SPBU tidak adil maka dari itu saya memilih isi BBM Pertamax meski harganya mahal,”ungkap pengendara yang meminta identitasnya rahasiakan.
Melihat dengan permasalahan ini, maka masyarakat berharap kepada PT Pertamina (Persero) melalui Marketing Operation Region (MOR) VIII Papua Maluku untuk wilayah Maluku Utara turun tangan untuk memberikan sanksi kepada pihak SPBU Batu Anteru serta meminta kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara dan jajarannya untuk secara serius turun ke lokasi mengawasi pelayanan di SPBU jika masih kedapatan maka segera menindak tegas terhadap oknum – oknum itu sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(**)
















