TERNATE – Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, R. Agung Aribowo, menyatakan akan mempertimbangkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Nur Azizah dalam sengketa tanah di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Sikap tersebut disampaikan dalam sidang aanmaning atau teguran kepada pihak termohon eksekusi yang berlangsung di Gedung Pengadilan Negeri Ternate pada Senin (12/10/2026).
Dalam persidangan, majelis hakim membacakan putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 28/PDT/2026/PT TTE juncto Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 77/Pdt.G/2025/PN TTE.
Setelah pembacaan putusan, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Nur Azizah selaku termohon maupun pihak pemohon yang diwakili kuasa hukumnya, Fadly Tuanany, untuk menyampaikan keterangan.
Nur Azizah kemudian menyampaikan sejumlah keberatan sebagaimana tertuang dalam permohonan PK yang telah diajukannya ke Mahkamah Agung.
Dengan mempertimbangkan berbagai hal serta mengedepankan kehati-hatian dan keadilan, majelis hakim menyampaikan bahwa permohonan eksekusi tidak langsung diputuskan dan akan dipertimbangkan dengan memperhatikan perkembangan permohonan PK tersebut.
Dalam persidangan itu, majelis hakim juga menyinggung tujuh bukti yang disebut tidak dimuat oleh pihak pemohon eksekusi, yakni lima ahli waris almarhumah Hj. Rahmi Hamzah melalui kuasa hukum Fadly Tuanany.
Persoalkan Pertimbangan Hakim
Sengketa tanah di Desa Tomori, Kecamatan Bacan tersebut kini memasuki babak baru setelah Nur Azizah menempuh upaya hukum PK ke Mahkamah Agung.
Melalui kuasa hukum Salawaku Law Firm, Nur Azizah mempersoalkan sejumlah pertimbangan hakim pada tingkat Pengadilan Negeri Ternate dan Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Keberatan itu mencakup penilaian alat bukti, fakta persidangan, kedudukan hukum para penggugat hingga kewenangan relatif pengadilan.
Objek sengketa berupa tanah seluas sekitar 3.035 meter persegi. Dari luas tersebut, sebagian seluas 2.035 meter persegi disebut telah diperjanjikan untuk dijual kepada almarhumah Hj. Rahmi Hamzah, ibu kandung para termohon PK.
Kesepakatan jual beli tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 4 Januari 2011 dengan nilai transaksi Rp250 juta.
Namun, menurut dalil Nur Azizah dalam permohonan PK, pembayaran tidak diselesaikan sesuai kesepakatan. Ia menyebut masih terdapat kewajiban pembayaran yang belum dilunasi hingga batas waktu yang ditentukan.
Nur Azizah juga mempersoalkan penjualan sebagian objek tanah kepada pihak lain sebelum pembayaran dinyatakan lunas.
Dalam permohonan PK, nama Iksan Kalesaran disebut sebagai pihak yang membeli sebagian tanah tersebut dari almarhumah Hj. Rahmi Hamzah.
Menurut dalil pemohon, Iksan menerangkan di persidangan bahwa dirinya membeli sebagian tanah pada Februari 2011 dengan nilai sekitar Rp55 juta. Sementara itu, batas waktu pelunasan transaksi antara Nur Azizah dan Hj. Rahmi Hamzah disebut jatuh pada 7 Maret 2011.
Rangkaian peristiwa tersebut menjadi salah satu argumentasi Nur Azizah untuk mempersoalkan pelaksanaan perjanjian jual beli.
Somasi dan Pembatalan Jual Beli
Dalam permohonan PK, Nur Azizah turut mengajukan bukti somasi tertanggal 25 April 2011 yang, menurut keterangannya, diterima pihak terkait pada 26 April 2011.
Karena kewajiban pembayaran disebut tidak kunjung diselesaikan, pada 1 Mei 2011 dibuat Surat Pembatalan Jual Beli.
Nur Azizah menilai bukti somasi dan pembatalan tersebut berkaitan langsung dengan persoalan pembayaran, dugaan wanprestasi, serta status perjanjian jual beli.
Ia mendalilkan bahwa sejumlah alat bukti dan fakta persidangan tersebut tidak dipertimbangkan secara memadai oleh hakim pada tingkat sebelumnya.
Kedudukan Hukum Ahli Waris Dipersoalkan
Selain persoalan pembayaran, Nur Azizah mempertanyakan kedudukan hukum para penggugat yang merupakan ahli waris almarhumah Hj. Rahmi Hamzah.
Dalam permohonan PK, ia mendalilkan bahwa kapasitas para penggugat sebagai ahli waris yang berhak mengajukan gugatan atas objek sengketa perlu dibuktikan secara hukum.
Pemohon merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971 terkait kewajiban pihak yang mengajukan gugatan untuk membuktikan hubungan hukum atau legal standing terhadap objek maupun subjek sengketa.
Nur Azizah juga mempersoalkan dokumen yang menurutnya belum secara tegas membuktikan kedudukan para termohon sebagai ahli waris yang memiliki hak atas objek sengketa.
Seluruh keberatan tersebut merupakan dalil yang dimintakan untuk diperiksa kembali melalui mekanisme PK di Mahkamah Agung.
Kewenangan PN Ternate Dipertanyakan
Nur Azizah juga mempersoalkan kewenangan relatif Pengadilan Negeri Ternate dalam memeriksa perkara tersebut.
Pasalnya, objek sengketa berada di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan.
Dalam permohonan PK, ia berargumentasi bahwa sengketa mengenai tanah sebagai benda tidak bergerak harus memperhatikan asas forum rei sitae, yakni kewenangan pengadilan berdasarkan lokasi objek sengketa.
Atas dasar itu, Nur Azizah meminta Mahkamah Agung menyatakan Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang mengadili perkara tersebut.
Minta Mahkamah Agung Batalkan Putusan
Dalam petitumnya, Nur Azizah meminta Mahkamah Agung menerima dan mengabulkan permohonan PK untuk seluruhnya.
Ia juga meminta MA membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 77/Pdt.G/2025/PN TTE dan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 28/PDT/2026/PT TTE.
Selain itu, pemohon meminta agar gugatan para termohon ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena dinilai mengandung cacat formil.
Nur Azizah turut meminta agar para termohon dinyatakan tidak memiliki legal standing dan Pengadilan Negeri Ternate dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.
Terkait substansi jual beli, ia meminta Surat Pembatalan Jual Beli tertanggal 1 Mei 2011 dinyatakan sah serta Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 4 Januari 2011 dinyatakan batal demi hukum.
Permohonan tersebut masih merupakan upaya hukum yang diajukan Nur Azizah. Adapun hasil pemeriksaan PK dan perkembangan proses eksekusi selanjutnya bergantung pada proses hukum yang berjalan.(**)
