TOBELO, —Bupati Halmahera Utara, Dr. Piet Hein Babua, menegaskan bahwa pemulihan ekonomi pasca kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak bisa hanya mengandalkan semangat. Sebab, pemulihan harus dimulai dari data yang akurat, dari tingkat desa hingga kecamatan.
Penegasan itu disampaikan Bupati Piet saat membuka Rapat Koordinasi Bupati bersama camat dan kepala desa se-Kabupaten Halmahera Utara di Marahai Park Hotel, Kecamatan Tobelo, Senin (9/11/2026).
Bupati Piet menilai, selama ini banyak persoalan di desa muncul bukan karena tidak ada program, tetapi karena data yang tidak tepat. Karena itu, ia meminta seluruh camat dan kepala desa untuk serius dalam pemutakhiran data potensi desa, termasuk pendataan kemiskinan berbasis desil 1 hingga 10. Kesalahan dalam menempatkan data desil dinilai dapat menghambat penyaluran bantuan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga akses jaminan kesehatan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kenali dulu tugasnya yang sesungguhnya, baru Anda bisa melaksanakannya. Kalau tidak mengenal tugas, kewajiban, dan kewenangannya, maka saudara akan berjalan berdasarkan insting dan kadang-kadang bertentangan dengan hukum,” tegas Bupati.
Terkait jaminan kesehatan, Bupati Piet mengungkapkan bahwa pemerintah daerah terus memperluas cakupan Universal Health Coverage (UHC) untuk menanggulangi warga yang belum terdaftar di BPJS. Ia mengaku hampir setiap hari menerima pesan WhatsApp dari masyarakat yang membutuhkan penanganan medis darurat, sehingga pemerintah harus hadir membantu meringankan beban masyarakat.
“Salah satu kebutuhan yang mendasar masyarakat kita adalah BPJS. Hari ini, karena ada sebagian masyarakat yang tidak tercover BPJS, hampir tiap hari WA masuk bupati, kita di rumah sakit. Itulah BPJS berada,” ucap Bupati.
Dalam bidang ketahanan pangan, Bupati Piet memaparkan keberhasilan Pemkab Halmahera Utara dalam menstabilkan harga cabai melalui kerja sama antar daerah dengan Kabupaten Malang dan Probolinggo yang didukung Bank Indonesia dan Badan Pangan Nasional. Untuk solusi jangka panjang, pemerintah menginstruksikan program wajib tanam cabai menggunakan polybag, 10 pohon per kepala keluarga.
“Karena sedang musim panas, kita harus menanam di polybag, 10 pohon saja per kepala keluarga, saya yakin harga cabe akan terkendali tanpa perlu kita datangkan dari luar,” jelas Bupati.
Menanggapi dinamika hilirisasi kelapa, Bupati Piet menegaskan bahwa Peraturan Daerah Hilirisasi yang berlaku sejak 2025 bertujuan menciptakan persaingan harga yang adil bagi petani melalui kehadiran industri pengolahan di daerah, bukan untuk merugikan masyarakat. Ia menyebut harga kelapa yang dulunya hanya Rp750 hingga Rp1.500, kini naik menjadi Rp2.000 hingga Rp4.000, sedangkan harga kopra dari Rp5.000 hingga Rp6.000 naik menjadi Rp8.000 hingga Rp15.000, bahkan pernah mencapai Rp20.000 per kilogram.
Terkait karhutla dan angin kencang yang melanda sekitar 577 hektare wilayah di Halmahera Utara, Bupati Piet telah menginstruksikan Dinas Pertanian untuk melakukan pendataan secara by name by address bagi petani yang mengalami kerusakan tanaman. Bantuan bibit baru disiapkan agar segera disalurkan seiring datangnya musim penghujan.
“Jadi, mereka yang mengalami kerusakan tanaman, diinventarisasi per desa, per orang by name by address, si A dapat sekian pohon pala, sekian pohon kelapa. Kita mau akhir Desember ini, apalagi yang hortikultura, itu bibitnya harus diserahkan sekarang, karena sudah musim hujan,” pungkas Bupati.
