TOBELO, – Kinerja Panitia Khusus Minyak Tanah DPRD Halmahera Utara menjadi sorotan. GP Ansor Halut meminta DPRD segera melakukan evaluasi agar pengawasan distribusi BBM subsidi berjalan lebih optimal.
“Sudah cukup lama Pansus dibentuk. Kami berharap ada langkah nyata di lapangan, seperti sidak dan evaluasi, agar persoalan distribusi minyak tanah bisa segera tuntas,” ujar Ketua GP Ansor Halut Rifki Kasibit, Sabtu (04/07/2026)
Menurutnya, keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan harga minyak tanah di tingkat pengecer masih sering diterima. Harga di pangkalan disebut mencapai Rp740.000 per drum, sementara di eceran desa berkisar Rp10.000 – Rp14.000 per liter.
GP Ansor juga menyoroti adanya ketimpangan kuota antar pangkalan. Ada pangkalan yang menerima 3 sampai 4 ton dalam sekali distribusi, sementara pangkalan lain hanya 600 liter.
“Kami menemukan ada ketimpangan kuota. Ada desa dengan jumlah KK sedikit mendapat kuota besar, sementara desa dengan KK banyak kuotanya kecil. Ini berpotensi menimbulkan kelangkaan di sebagian wilayah,” jelasnya.
Ia berharap Pansus bersama Pemda dan kedua agen, PT Bumi Patra Makmur dan PT. Sinar Jaya Pratama, segera melakukan audit data. Tujuannya agar pembagian kuota disesuaikan dengan jumlah KK riil di setiap desa.
“Kalau 4 ton itu untuk 160 KK, tapi KK-nya tidak sebanyak itu, tentu akan ada sisa. Nah sisa ini harus jelas peruntukannya agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat,” ujarnya.
GP Ansor mengingatkan bahwa Pansus pernah menggelar rapat perdana bersama agen pada 15 Januari 2026. Setelah itu masyarakat menunggu tindak lanjut berupa pengawasan dan rekomendasi.
“Kami mendorong Pansus segera menindaklanjuti hasil rapat. Lakukan pengawasan langsung ke pangkalan, pastikan distribusi tepat sasaran dan sesuai HET. Ini kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.
Ia juga meminta Pemda Halut melalui Kabag Kesra aktif melakukan pendataan dan penertiban agar distribusi minyak tanah subsidi benar-benar sampai ke rumah tangga yang berhak.
