JAKARTA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi melakukan penataan kelembagaan terhadap kantor imigrasi di berbagai wilayah Indonesia. Penataan tersebut mencakup perubahan nomenklatur atau nama resmi pada 32 Kantor Imigrasi serta penyesuaian tipologi terhadap 14 Kantor Imigrasi.
Salah satu perubahan nomenklatur yang turut berdampak di Maluku Utara yakni Kantor Imigrasi Tobelo yang kini resmi berganti nama menjadi Kantor Imigrasi Halmahera Utara.
Perubahan nama tersebut mulai berlaku pada 5 Oktober 2026 berdasarkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui surat Nomor B/923/M.KT.01/2026 serta Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor MIP-30.OT.01.03 Tahun 2026 tentang Kantor Imigrasi di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengatakan perubahan nomenklatur dilakukan agar nama kantor imigrasi lebih sesuai dengan karakteristik serta cakupan wilayah layanan masing-masing kantor.
“Dengan penamaan yang lebih sesuai dengan kondisi dan cakupan tugas dan fungsi kantor imigrasi, pelaksanaan fungsi keimigrasian diharapkan dapat berlangsung lebih efektif dan terkoordinasi,” jelas Hendarsam.
Selain Kantor Imigrasi Tobelo menjadi Kantor Imigrasi Halmahera Utara, sejumlah kantor imigrasi di daerah lain juga mengalami perubahan nama.
Kantor Imigrasi Surabaya, misalnya, kini menjadi Kantor Imigrasi Juanda.
Sementara Kantor Imigrasi Medan berubah menjadi Kantor Imigrasi Kualanamu.
Penataan kelembagaan tersebut tidak hanya menyangkut perubahan nama, tetapi juga mencakup penyesuaian tipologi kantor imigrasi.
Tipologi kantor imigrasi merupakan pengelompokan kantor berdasarkan karakteristik wilayah serta kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian.
Penyesuaian tipologi dilakukan agar struktur dan kapasitas organisasi setiap kantor dapat diselaraskan dengan kondisi wilayah, beban kerja, kebutuhan pelayanan, serta karakteristik perlintasan di wilayah masing-masing.
Salah satu contohnya adalah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang berubah menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Yogyakarta.
Perubahan tersebut dilakukan karena tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) atau layanan pemeriksaan perlintasan di Bandara Internasional Yogyakarta tidak lagi berada di bawah kantor tersebut. Fungsi tersebut kemudian dialihkan kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kulonprogo.
Hendarsam menegaskan, penataan kelembagaan merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun organisasi yang lebih efektif sekaligus memastikan fungsi pelayanan dan pengawasan keimigrasian berjalan secara optimal.
Penyesuaian nama, wilayah kerja, dan tipologi Kantor Imigrasi diarahkan untuk memperjelas cakupan tugas, memperkuat efektivitas organisasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.
“Penataan kelembagaan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membangun organisasi yang lebih efektif, sekaligus memastikan fungsi pelayanan dan pengawasan keimigrasian dapat berjalan secara optimal,” ujarnya.
Dengan perubahan nomenklatur tersebut, masyarakat di wilayah Halmahera Utara dan daerah kerja Kantor Imigrasi Halmahera Utara diimbau mulai menggunakan nama baru tersebut dalam berbagai keperluan layanan keimigrasian.
Ditjen Imigrasi juga mengingatkan masyarakat yang akan mengurus paspor agar memperhatikan nama Kantor Imigrasi terbaru ketika melakukan pendaftaran melalui aplikasi M-Paspor maupun saat melakukan pencarian informasi di internet.
“Penyesuaian nama kantor pada sistem layanan dilakukan mengikuti nomenklatur yang telah ditetapkan,” pungkas Hendarsam. (**)
