Halsel – Sejumlah siswa/siswi kelas 6 Sekolah Dasar Negeri (SDN) 157 di Desa Tawabi, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dilaporkan mengikuti simulasi ujian Tes Kemampuan Akademik (TKA) di Desa Nondang yang merupakan desa tetangga, lantaran sekolah di SDN 157 itu sejauh ini belum memiliki fasilitas sekolah yang memadai, sehingga terpaksa mereka diberangkatkan ke Desa Nondang menggunakan perahu longboat dengan didampingi sejumlah para guru, agar mereka bisa menggunakan fasilitas komputer saat dalam pelaksanaan simulasi ujian TKA.
Meski keberangkatan delapan orang siswa/siswi ini, seharusnya menjadi perhatian serius dari seorang Kepala Sekolah, agar kedepan bisa berusaha untuk menyediakan fasilitas yang memadai di sekolahnya yang berada di Desa Tawabi, sehingga tidak lagi mereka harus menumpang menggunakan fasilitas sekolah di desa tetangga. Sebab keberangkatan para siswa/siswi ini dikhawatirkan bisa terjadi sesuatu selama dalam perjalanan yang menggunakan perahu longboat, karena perairan antara Desa Tawabi dan Desa Nondang ini dikenal dengan arus yang cukup kuat ditambah lagi cuaca yang sering kali berubah – rubah.
Salah seorang Guru di SDN 157, Sitna M Nur kepada media ini pada Selasa (31/03) siang mengaku keberangkatan mereka ke Desa Nondang kemarin untuk mendampingi siswa/siswi saat mengikuti simulasi ujian TKA, sebab fasilitas di sekolahnya belum memadai, jadi mereka harus memberangkatkan para anak didiknya, khususnya mereka yang kini sudah duduk dibangku kelas 6 SD ke desa tetangga.
“Alhamdulillah simulasi ujian TKA kemarin di hari pertama semua berjalan aman dan lancar, karena delapan siswa/siswi kami semua bisa melewatinya dan hari ini merupakan hari kedua atau hari terakhir simulasi ujian TKA, sehingga di siang hari ini kami juga persiapan ke Desa Nondang untuk mengikuti simulasi ujian TKA,”ungkap Sitna.
Dengan melihat kondisi pendidikan di Desa Tawabi, Kecamatan Bacan Barat, seharusnya Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas pemerataan pendidikan yang layak bagi semua warga negara. Sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2).
Menyatakan “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Ini adalah hak konstitusional dasar, yang diperkuat dengan kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar dan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan, dan akhlak mulia.(**)
