Taliabu,MPe- Pemerintah Kabupaten (Pwmkab) Pulau Taliabu secara resmi menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk tahun anggaran 2026 yang berlangsung dalam rapat paripurna DPRD. Rabu (9/9/2026).
Dokumen kunci yang diserahkan oleh wakil Bupati Pulau Taliabu La Ode Yasir kepada jajaran pimpinan DPRD Pulau Taliabu untuk segera dibahas.
Wabub dalam sambutannya mengatakan nama pemerintah taliabu, melalui
Forum ini merupakan bagian penting dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya rangka membangun kesepahaman antara Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.
Sesuai dengan amanat peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan KUA dan perubahan PPAS dapat dilakukan apabila terjadi.
Wabub menjelaskan, dengan hal tersebut, Penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026, merupakan langkah penting dalam menyesuaikan arah kebijakan anggaran daerah dengan perkembangan kondisi dan dinamika yang terjadi selama pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
Penyesuaian ini mencakup perubahan pada target Pendapatan Daerah, Kebutuhan Dan Alokasi Belanja, Serta Pembiayaan daerah, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
“Kami menyampaikan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026” paparnya Wabub.
Menurutnya pembahasan dokumen ini dapat dilaksanakan secara efektif dan konstruktif, sehingga kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS dapat segera ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rancangan Perubahan KUA dan PPAS yang disampaikan pada hari ini pada prinsipnya merupakan upaya untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pembangunan dan penganggaran berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD sampai dengan periode berjalan serta perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan fiskal daerah.
Ia menuturkan perubahan tersebut mempertimbangkan dinamika juga kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, perkembangan penerimaan daerah, kebutuhan belanja yang harus dipenuhi, serta berbagai kondisi aktual yang berkembang di tengah masyarakat.
Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, tentu kita telah menghadapi berbagai tantangan. Dinamika ekonomi global dan nasional, perubahan kebijakan fiskal, perkembangan harga barang dan jasa, kebutuhan pelayanan publik, serta berbagai kondisi sosial kemasyarakatan menuntut Pemerintah Daerah untuk senantiasa adaptif dan responsif.
Di sisi lain, masyarakat memiliki harapan yang semakin besar terhadap kualitas pelayanan pemerintah. Masyarakat menginginkan pembangunan yang tidak hanya terlihat secara fisik, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta memberikan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan sehari-hari.
Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab kita bersama.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu terus berupaya memastikan bahwa kebijakan anggaran benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Lebih lanjut, dengan mempertimbangkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, melalui sidang Dewan Yang Terhormat ini, secara resmi saya serahkan Rancangan Perubahan KUA Serta Rancangan Perubahan PPAS Kabupaten Pulau Taliabu Tahun Anggaran 2026.
“Kami berharap dukungan dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulau Taliabu agar Dokumen Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Pulau Taliabu Tahun Anggaran 2026 dapat dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk disepakati bersama yang selanjutnya akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang
akan menjadi Dokumen Acuan Dalam Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026” harapnya.
Diharap seluruh proses pembahasan dapat dilaksanakan secara efektif, konstruktif, dan penuh semangat kebersamaan, sehingga Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 dapat segera disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Saya mengajak seluruh jajaran Pemerintah Daerah bersama Pimpinan dan Anggota DPRD terus memperkuat sinergi dan untuk komunikasi dalam setiap tahapan pembahasan, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat serta kemampuan keuangan daerah” tuturnya
“Semoga kesepakatan yang kita hasilkan benar-benar menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu. Dan
Semoga setiap ikhtiar yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridha, petunjuk, dan perlindungan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Amin, ya rabbal’alamin” tutupnya. (red)
