TOBELO,– Ketua Forum Komunikasi Petani Halmahera Utara, Alnahyan, mempertanyakan penanganan kasus dugaan korupsi di Dinas Pertanian Halmahera Utara oleh Kejaksaan Negeri Halut. Ia menilai proses hukum terhadap kasus tersebut berjalan lambat.
“Kasus dugaan korupsi Dinas Pertanian ini sampai mana? Kami petani yang dirugikan. Jangan sampai mandek,” tegas Alnahyan, Kamis (21/05/2026)
Menurutnya, perkara ini sudah bergulir sejak 2025 dan menyangkut kepentingan petani. Alnahyan juga menyoroti rendahnya serapan kuota pupuk subsidi 2025 yang baru mencapai 58 persen.
Ia meminta Kejari Halut bersikap transparan agar petani mendapat kepastian hukum dan kasus serupa tidak terulang.
Menanggapi hal itu, Kasi Pidsus Kejari Halut, Leon Yakadewa, menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan fokus pada distribusi pupuk subsidi.
“Yang diperiksa terkait pupuk adalah pendistribusian pupuk. Beberapa kelompok tani telah dipanggil dan sebagian besar telah mendapatkan pupuk subsidi. Terkait pendistribusian sampai saat ini tidak ada masalah, sehingga kami belum menemukan adanya penyimpangan,” kata Leon.
Leon menambahkan, Dinas Pertanian juga telah diperiksa. Namun, distribusi pupuk bukan menjadi kewenangan dinas, melainkan ditangani oleh pihak distributor.
“Pemeriksaan hanya terkait pendistribusian pupuk subsidi. Kalau ada lanjutan lagi saya akan info,” ujarnya.
Kasus ini masih menjadi perhatian Forum Petani Halut yang meminta agar proses hukum berjalan terbuka dan tuntas.
