SOFIFI – Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Sesmendukbangga) sekaligus Sekretaris Utama BKKBN, Prof. Budi Setiyono, S.Sos, M.Pol. Admin, Ph.D., memberikan pemaparan strategis mengenai krusialnya pengelolaan struktur kependudukan di wilayah Sofifi, Maluku Utara.
Dalam agenda sosialisasi yang berlangsung khidmat tersebut, ia menekankan bahwa keberhasilan Indonesia dalam keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap) sangat bergantung pada kemampuan daerah mengapitalisasi bonus demografi yang saat ini tengah berada pada fase puncaknya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Camat Kecamatan Oba Utara, Kapolsek Kecamatan Oba Utara, Danramil 1505-05 Sofifi (Mewakili), Kepala Puskesmas Galala (Mewakili), Kepala Desa dan Lurah se-Kecamatan Oba Utara, para pelaku usaha lokal, perwakilan pimpinan perusahaan, elemen mahasiswa, serta para pimpinan lembaga dan BUMN di wilayah setempat.
Dalam presentasi ilmiahnya, Prof. Budi Setiyono memaparkan bahwa berdasarkan data makro kependudukan nasional, jumlah penduduk usia produktif Indonesia saat ini telah menembus angka 196 juta jiwa atau setara dengan 68,94% dari total populasi. Kondisi ini menempatkan angka rasio ketergantungan (dependency ratio) berada pada titik yang sangat menguntungkan, yakni sebesar 45,05.
Namun, ia mengingatkan seluruh peserta bahwa jendela peluang emas ini memiliki batas waktu yang sangat sempit. Struktur demografi diproyeksikan akan kembali bergeser di mana rasio ketergantungan akan merangkak naik menyentuh angka 50% pada tahun 2045. Oleh karena itu, percepatan transformasi ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus digenjot secara masif dari sekarang.
“Kita tidak boleh membiarkan momentum puncak bonus demografi ini berlalu begitu saja. Tantangan terbesar kita bukan sekadar jumlah usia produktif yang melimpah, melainkan bagaimana memastikan mereka memiliki produktivitas tinggi, tersertifikasi, dan terserap di sektor formal agar mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai target delapan persen,” ujar Prof. Budi Setiyono.
Sesmendukbangga juga mengupas tuntas sejumlah tantangan mendasar yang masih membayangi ketenagakerjaan Indonesia. Saat ini, sektor informal masih mendominasi pasar kerja nasional sebesar 57,8%, ditambah tingkat pengangguran usia muda (15-24 tahun) yang berada di angka 17,3%. Di sisi kesehatan, prevalensi stunting yang berada pada angka 19,8% terus ditekan secara masif agar tidak membebani daya saing generasi masa depan.
Lebih lanjut, ia mewanti-wanti mengenai risiko fenomena “Tua Sebelum Kaya” (Aging Population). Pada tahun 2045, Indonesia diprediksi akan memiliki lebih dari 60 jiwa penduduk lansia. Jika angkatan kerja saat ini tidak disiapkan tabungan hari tuanya dan tidak diformalisasi sistem kerjanya, maka ledakan jumlah lansia di masa depan justru akan menjadi beban fiskal yang sangat berat bagi negara serta menurunkan daya beli domestik secara ekstrem.
Sebagai refleksi pembangunan, dipaparkan tiga arketipe transformasi negara sukses dunia yang berhasil memanfaatkan bonus demografi:
Macan Asia (Korsel, Singapura, Taiwan): Sukses melalui lompatan manufaktur berat, teknologi semikonduktor, dan transformasi menjadi hub finansial global.
Raksasa Skala (Tiongkok & Vietnam): Berhasil mengapitalisasi populasi lewat hilirisasi manufaktur intensif karya yang menyerap tenaga kerja secara massal sebagai “Pabrik Dunia”.
Lompatan Pengetahuan (Irlandia): Berhasil mengubah struktur ekonomi populasinya menjadi pusat inovasi digital dan layanan bernilai tinggi dunia, mendongkrak PDB per kapita secara radikal.
Guna menjawab tantangan tersebut di level nasional hingga daerah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN mendorong arah kebijakan komprehensif melalui 3 Pilar Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK), yang mencakup pengelolaan kuantitas, peningkatan kualitas (wajib belajar 13 tahun dan sertifikasi kompetensi profesi), serta pengarahan mobilitas penduduk.
Salah satu inovasi strategis yang diperkenalkan dalam kesempatan tersebut adalah skema BANGGALINK. Sistem ini merupakan integrasi verifikasi dan rekomendasi data tunggal yang menghubungkan kepatuhan kewajiban warga negara (pajak dan ketaatan hukum) dengan pemenuhan hak-hak layanan sosial penunjang—termasuk program ketenagakerjaan, kesehatan, dan jaminan sosial. Melalui BANGGALINK, perlindungan sosial bagi kelompok rentan—termasuk disabilitas, pencari kerja, fresh graduate, dan pensiunan—dapat disalurkan secara presisi dan akuntabel melalui instrumen Mall Pelayanan Publik di tingkat daerah.
Acara di isi dengan diskusi interaktif pada Mahasiswa Universitas Bumi Hijrah guna memperkuat pengetahuan Mahasiswa tentang Pentingnya Bonus Demografi, meningkatkan kompetensi pemuda daerah demi menyongsong Visi Indonesia Emas 2045. (**)
