TERNATE – Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satuan Tugas Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Zulkifli Hasan, secara resmi membuka Seminar Nasional KDKMP di Lapangan Perikanan Bastiong, Kota Ternate, Maluku Utara, Rabu (5/8).
Kegiatan strategis tersebut merupakan hasil kolaborasi Asosiasi Desa Seluruh Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
Seminar dihadiri oleh Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Sekretaris Jenderal Kemendes PDT Taufik Madjid, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Wakil Gubernur Sarbin Sehe, jajaran Forkopimda, anggota DPR RI, para kepala daerah se-Maluku Utara, serta pengurus asosiasi kepala desa dari berbagai daerah.
Dalam arahannya, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diposisikan sebagai infrastruktur resmi pemerintah untuk memperbaiki sistem distribusi barang bersubsidi dan bantuan sosial yang selama ini dinilai belum berjalan secara optimal.
Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa baru mulai beroperasi secara resmi pada September 2026, sementara sisanya akan dioperasikan secara bertahap pada 2027.
Menanggapi kenaikan harga sejumlah bahan pokok, Zulkifli juga menginstruksikan Perum Bulog segera menggelar operasi pasar.
Selain itu, ia meminta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia melaksanakan pasar murah guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menegaskan komitmen penuh pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk menyukseskan program prioritas pemerintah pusat melalui Koperasi Merah Putih.
Menurut Sherly, kehadiran kepala daerah, kepala desa, dan pendamping desa dalam seminar tersebut sangat penting untuk menyamakan persepsi mengenai arah kebijakan dan tata kelola KDKMP.
Dengan demikian, informasi yang disampaikan kepada masyarakat di tingkat desa tetap akurat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Kami Pemerintah Provinsi Maluku Utara memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas program positif dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kemendes PDT, khususnya alokasi stimulus sebesar Rp2,5 miliar per desa untuk pengembangan usaha. Namun yang paling penting, pengembangan bisnis tersebut harus didasarkan pada potensi dan kebutuhan masing-masing desa,” ujar Sherly.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara siap mengawal implementasi program tersebut agar mampu mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat kedaulatan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (**)
