TOBELO, – Hubungan PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) dengan masyarakat lingkar tambang di Halmahera Utara telah berjalan panjang. Dalam perjalanan itu ada kontribusi, interaksi, sekaligus sejumlah persoalan yang muncul ke permukaan. Mulai dari tuntutan pembayaran vendor, pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat atau PPM, hingga isu tunggakan gaji.
Yosafat Kotalaha, Sekretaris GAMKI Halmahera Utara, menilai persoalan tersebut harus disikapi secara utuh dan kepala dingin. Kepentingan masyarakat dan kondisi perusahaan perlu dilihat secara berimbang.
“Sebagai organisasi kepemudaan yang tumbuh bersama masyarakat, kami tentu berharap masyarakat semakin sejahtera dan daerah terus berkembang. Karena itu, kontribusi NHM melalui program PPM di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, infrastruktur, dan sosial juga patut kita apresiasi,” ujar Yosafat.
Menurutnya, persoalan yang ada tetap harus dikritisi dan diselesaikan. Namun di sisi lain, kontribusi yang selama ini dirasakan masyarakat tidak boleh diabaikan.
“Berbagai persoalan yang ada tentu harus tetap dikritisi dan diselesaikan. Namun, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap kontribusi NHM yang selama ini dirasakan masyarakat. Keduanya harus kita lihat secara proporsional,” katanya.
Yosafat menekankan, apresiasi terhadap NHM bukan berarti menutup mata terhadap persoalan. Begitu pula kritik kepada perusahaan bukan berarti menafikan seluruh kontribusinya.
Ia melihat saat ini NHM masih berupaya hadir di tengah masyarakat, terutama dalam proses pemulihan dan menjaga keberlangsungan perusahaan. Penyelesaian berbagai persoalan disebutnya membutuhkan waktu, komunikasi, dan dukungan semua pihak.
Di sisi lain, masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi terkait pembayaran, PPM, maupun hak-hak yang belum terselesaikan.
“Kita tidak boleh menutup ruang bagi masyarakat untuk bersuara. Tetapi mari kita pastikan aspirasi itu disampaikan dengan cara yang baik dan konstruktif, sehingga tujuan akhirnya adalah penyelesaian, bukan semakin memperlebar persoalan,” ujar Yosafat.
Ia menambahkan, persoalan ini menyangkut banyak kepentingan. Masyarakat membutuhkan keberlanjutan program, pekerja menunggu kepastian hak, vendor butuh penyelesaian kewajiban, sementara perusahaan juga harus menjaga operasionalnya.
Karena itu, seluruh pihak diminta melihat persoalan secara proporsional dan tidak saling mempertentangkan.
Sebagai organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan, GAMKI Halut memilih sikap konstruktif tetap kritis pada hal yang perlu diperbaiki, namun tetap menghargai kontribusi yang sudah ada.
“Pada akhirnya, yang kita harapkan bukan siapa yang menang atau kalah. Tetapi NHM yang semakin baik, masyarakat yang semakin sejahtera, hak-hak yang dapat diselesaikan, serta hubungan perusahaan dan masyarakat yang tetap terjaga. Untuk itu dibutuhkan keberanian untuk bersuara sekaligus kebijaksanaan untuk mendengar dan mencari jalan keluar bersama,” tutup Yosafat.
