WEDA— Polda Maluku Utara bersama Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah memfasilitasi deklarasi perdamaian antara masyarakat lima desa di Kecamatan Patani Barat dengan masyarakat Desa Sibenpopo, Kabupaten Halmahera Tengah.
Lima desa tersebut masing-masing Desa Banemo, Bobane Indah, Bobane Jaya, Remdi, dan Moreala. Kesepakatan damai tersebut berlangsung di Aula Kantor Bupati Halmahera Tengah, Jumat (2/10/2026).
Deklarasi perdamaian ini diinisiasi Kapolda Maluku Utara Irjen Pol. Arif Budiman sebagai langkah resmi untuk mengakhiri perselisihan yang terjadi sekaligus memperkuat kembali ikatan persaudaraan antarmasyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol. Slamet Riyadi, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji, Kapolres Halmahera Tengah AKBP Fiat Dedawanto, jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga dari desa-desa yang terlibat dalam kesepakatan perdamaian.
Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol. Hadi Poerwanto mengatakan, Kapolda Malut menekankan bahwa perdamaian yang telah disepakati bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi komitmen bersama yang dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat.
“Perdamaian ini bukan sekadar seremonial, melainkan komitmen bersama yang harus dijaga dan dilaksanakan. Setiap persoalan hendaknya diselesaikan dengan kepala dingin, musyawarah dan semangat kekeluargaan tanpa kekerasan,” kata Hadi, mengutip pesan Kapolda Malut.
Dalam deklarasi tersebut, para pihak menyepakati sejumlah poin penting untuk menjaga situasi keamanan dan mencegah kembali terjadinya perselisihan.
Adapun poin kesepakatan perdamaian tersebut meliputi penghentian segala bentuk permusuhan dan tindakan yang dapat memicu konflik, menolak provokasi serta penyebaran informasi yang dapat memperkeruh situasi, dan menyelesaikan setiap perselisihan melalui musyawarah serta pendekatan kekeluargaan.
Selain itu, masyarakat juga sepakat membuka kembali silaturahmi dan saling menghormati serta melibatkan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda dalam menjaga kedamaian di wilayah tersebut.
“Deklarasi ditandai dengan pembacaan Ikrar Perdamaian oleh Camat Patani Barat dan penandatanganan Prasasti Perdamaian oleh para pihak,” ujar Hadi.
Sementara itu, Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol. Slamet Riyadi menegaskan bahwa perdamaian yang telah disepakati harus dijadikan sebagai budaya dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya berhenti sebagai kesepakatan tertulis.
Menurutnya, menjaga keamanan dan keharmonisan merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat, pemerintah daerah dan aparat keamanan.
“Perdamaian ini harus menjadi budaya, bukan sekadar kesepakatan di atas kertas. Polri dan Pemerintah Daerah akan terus mendukung terjaganya keamanan dan keharmonisan di wilayah tersebut demi kesejahteraan bersama dan masa depan generasi mendatang,” tegasnya.
Melalui deklarasi tersebut, seluruh pihak diharapkan dapat menjaga komitmen perdamaian serta mengedepankan komunikasi, musyawarah dan pendekatan kekeluargaan apabila kembali muncul persoalan di tengah masyarakat.
Polda Maluku Utara bersama pemerintah daerah juga mendorong seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan agar tetap kondusif dan memastikan perselisihan yang telah diselesaikan tidak kembali berkembang menjadi konflik. (**)
