TOBELO, – Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua pasang badan di tengah memanasnya konflik warga Desa Samuda dan Desa Igobula soal lahan Kilo 19.
Di hadapan ratusan warga dan Forkopimda, Sabtu (24/10/2026), Bupati menyatakan diri sebagai jaminan pribadi bahwa terduga pelaku dugaan penganiayaan dan perusakan tanaman pala tidak akan mendapat kekerasan dari aparat.
“Saya pasang badan dan menjadi jaminan pribadi bahwa terduga pelaku tidak akan diperlakukan secara tidak baik atau mengalami kekerasan oleh aparat. Hukum harus ditegakkan secara humanis dan prosedural,” tegas Piet.
Pernyataan keras itu disampaikan Bupati untuk meredam emosi warga Samuda yang menuntut keadilan atas dugaan penebangan tanaman pala produktif di Kilo 19.
Bupati menegaskan prinsipnya jelas: Jika tidak terbukti, terduga wajib dikembalikan ke keluarga. Jika terbukti, harus mempertanggungjawabkan secara hukum. Warga diminta tidak main hakim sendiri.
Kapolres Halmahera Utara AKBP Erlichson Pasaribu yang mendampingi Bupati meluruskan status hukum. Polisi saat ini baru mengamankan, bukan menangkap.
“Agar masyarakat paham, kita mengamankan, bukan menangkap. Mengamankan itu supaya kita tahu jelas aktivitas yang bersangkutan saat kejadian, bersama siapa, dan posisinya bagaimana. Statusnya masih terduga pelaku karena belum tentu dia pelakunya,” jelas Erlichson.
Kapolres meminta keluarga kooperatif dan memberi ruang bagi penyidik yang kini sedang memeriksa dua saksi kunci.
Di sisi lain, Bupati juga meluruskan isu perizinan lahan yang memicu konflik. Ia membantah Pemda pernah mengizinkan warga Igobula masuk Kilo 19.
“Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan mengizinkan pembukaan lahan baru di hutan lindung. Pengalaman masa lalu membuktikan pelanggaran izin kawasan hutan berkonsekuensi hukum tindak pidana,” tegas Piet.
Ia menjelaskan sebagian area yang diklaim warga masuk kawasan hutan lindung. Karena itu Pemkab menempuh jalur legal dengan mengusulkan skema Perhutanan Sosial seluas lebih dari 500 hektare agar warga yang sudah lama mengelola kebun bisa dapat akses legal, bukan dengan membuka lahan baru.
Kades Samuda Erwin Rasai mengaku sejak mediasi bersama Bupati pada 29 Juli lalu, warganya patuh tidak beraktivitas di Kilo 19. Namun pada 23 Agustus, Ketua Kelompok Tani Igobula disebut datang mengklaim sudah diizinkan masuk, sehingga memicu ketegangan.
Dandim 1508/Tobelo Letkol Ramdhani Akbar mengingatkan warga agar tidak terprovokasi. “Kenangan masa lalu itu tidak indah, jangan sampai terulang lagi,” ujarnya.
Pertemuan ini dihadiri Sekda E.J. Papilaya, Ketua DPRD Christina Lesnussa, Ketua PN Tobelo, Kajari, pimpinan OPD, serta tokoh agama dan pemuda.
