TERNATE – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 4 Ternate, Maluku Utara, menggelar rapat bersama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate dan pihak terkait lainnya. Rapat tersebut bertujuan untuk membahas rencana pembukaan pintu bagian selatan di Pelabuhan Ahmad Yani, agar mengurai penumpukkan kendaraan yang masuk maupun keluar dari pintu utara di Pelabuhan itu.
Selain itu dengan adanya pembukaan pintu bagian selatan di Pelabuhan Ahmad Yani ini diharapkan bisa memperlancar kendaraan yang melakukan aktivitas bongkat muat kontainer di dalam kawasan Pelabuhan yang terbesar di Maluku Utara tersebut.
General Manager PT Pelindi Regional 4 Ternate, Anwar Pae kepada awak media pada Selasa (10/11/2026) mengatakan rapat hari ini dengan mengundang pihak Pemkot Ternate, BPN, KSOP, Bea Cukai, Kepolisian dan Kejaksaaan hingga Pemerintah Kelurahan Kota Baru untuk meminta pendapat dari mereka terkait rencana pembukaan pintu bagian selatan Pelabuhan Ahmad Yani.
Namun, berdasarkan penjelasan dari pihak BPN Ternate bahwa status kepemilikkan lahan yang berada di Kelurahan Kota Baru itu memang milik Pemkot Ternate, tetapi nama lahannya masih atas nama pihak Perikanan, karena Pemkot Ternate sejauh ini belum merubah terkait nama kepemilikkan lahan tersebut.
“Kami berharap keseriusan Pemkot Ternate, agar bisa secepatnya merubah nama kepemilikkan lahan ke BPN, sehingga rencana pembukaan pintu bagian selatan Pelabuhan Ahmad Yani dengan cepat bisa dikerjakan,”ungkap Anwar Pae.
Dia menjelaskan, setiap tahun Pelabuhan Ahmad Yani selalu diperhadapkan dengan masalah penumpukkan kendaraan, karena selama ini Pelabuhan itu melayani masuk maupun keluar kendaraan hanya terpusat di pintu bagian utara, sehingga disaat tertentu terjadi kepadatan yang luar biasa dan akibatnya menghambat aktivitas kendaraan yang melakukan bongkar muat kontainter di dalam kawasan pelabuhan.
“Pelabuhan Ahmad Yani tidak hanya melayani pergerakan penumpang yang hendak berangkat maupun tiba di Pintu Embarkasi dan Debarkasi Terminal Penumpang, tetapi kawasan Pelabuhan juga ada aktivitas bongkar muat kontainer, sementara lahan kawasan di dalam Pelabuhan sendiri sangat terbatas, jika tidak atasi masalah ini misalnya tidak membuka pintu bagian selatan untuk jalur keluar kendaraan maka dikhawatirkan mengganggu aktivitas bongkar muat kontainer,”jelasnya.
Anwar mengungkapkan, bahwa kebutuhan logistik masyarakat di Kota Ternate selama ini hanya bergantung pengiriman dari Pulau Jawa maupun Pulau Sulawesi, sementara masalah penumpukkan kendaraan di Pelabuhan Ahmad Yani tidak diatasi secara serius maka otomatis akan menghambat aktivitas bongkar muat kontainer yang berdampak pula kepada pasokan ke pasaran dan tidak tertutup kemungkinan bisa terjadi kenaikan harga kalau ada kelangkaan.
Disisi lain, jika pintu bagian selatan Pelabuhan Ahmad Yani sudah dibuka maka pengiriman barang dari masyarakat di daerah ini keluar ke provinsi lain atau pengiriman keluar negeri pasti lancar, tetapi jika pintu bagian selatan tidak dibuka maka otomatis ini bisa menghambat dan dampaknya ekonomi di daerah ini.
“Saya mencontohkan pihak Perikanan Bastiong yang mau mengirim ikan cakalang maupun tuna ke luar negeri melalui jaluar kapal, tetapi jumlah pengirimannya terbatas lantaran kendaraan yang mengangkut dari Perikanan Bastiong ke Pelabuhan Ahmad Yani tidak lancar, lantaran masalah penumpukkan, sehingga mereka tidak leluasa, karena kendaraan yang mereka bawa itu ukurannya besar, sementara mereka juga pikirkan terkait keselamatan masyarakat jika berpapasan saat masuk maupun keluar dari Pelabuhan Ahmad Yani, karena melalui jalur pintu bagian utara,”kata Anwar Pae.
Pihak PT Pelindo Regional 4 Ternate meminta dukungan Pemkot Ternate maupun pihak terkait lainnya, untuk sama – sama satukan komitmen untuk mendorong percepatan pembukaan pintu bagian selatan Pelabuhan Ahmad Yani ini untuk mendongrat kemajuan ekonomi baik di Kota Ternate dan maupun umumnya di Provinsi Maluku Utara.
Sementara itu Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate menyatakan mendukung rencana pembukaan pintu selatan sebagai upaya mendorong aktivitas dan perputaran ekonomi di Kota Ternate. Meski demikian, rencana tersebut masih membutuhkan pembahasan lanjutan, terutama terkait perubahan lokasi pintu serta status kepemilikan lahan yang akan digunakan.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Ternate, Fahruddin mengatakan, pembahasan mengenai pembukaan pintu selatan telah dilakukan berulang kali. Namun, hingga kini prosesnya masih berada pada tahap perencanaan.
“Jadi mungkin kita sampaikan ke pimpinan, sekaligus pengurusan untuk balik nama ke pemerintah kota,” katanya.
Menurut Fahruddin, dukungan Pemkot Ternate terhadap rencana pembukaan pintu selatan didasarkan pada manfaatnya bagi aktivitas ekonomi masyarakat. Pemkota Ternate tetap mendukung, karena ini bagian dari mendukung perputaran ekonomi di Kota Ternate,”tegasnya.
Dia menambahkan, rencana yang dibahas saat ini mencakup pembukaan satu pintu. Namun, karena terdapat perubahan lokasi, pembahasan lanjutan masih diperlukan sebelum keputusan lebih lanjut diambil Pemkot Ternate.(Moko)
