SANANA- Polemik organisasi kembali mencuat di tubuh Nahdlatul Ulama tingkat wilayah setelah munculnya sikap yang dinilai tidak konsisten dari PWNU terhadap hasil pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) NU Kabupaten Kepulauan Sula.
Pasca pelaksanaan Konfercab NU Sula, pihak wilayah sebelumnya telah mengeluarkan rekomendasi kepada kepengurusan terpilih sebagai bentuk pengakuan terhadap hasil konferensi tersebut.
Namun belakangan, publik dan warga Nahdliyin dikejutkan dengan munculnya Surat Keputusan (SK) Karateker yang menyatakan bahwa Konfercab NU Sula dianggap tidak pernah dilaksanakan.
Pernyataan tersebut turut disampaikan oleh Ramli Yacob selaku pimpinan sidang saat Konfercab berlangsung dan juga merupakan bagian dari formatur hasil konferensi. Sikap yang berubah tersebut menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pengurus dan warga NU di daerah.
Menurut sejumlah pengurus, tindakan PWNU ini menunjukkan adanya ketidak konsistenan dalam menjalankan tanggung jawab organisasi serta memperlihatkan lemahnya komitmen dalam menjaga marwah dan mekanisme organisasi NU.
“Kami menilai sikap PWNU sangat membingungkan. Di satu sisi mengeluarkan rekomendasi terhadap hasil Konfercab, namun di sisi lain justru menghadirkan SK Karateker yang seolah menegasikan hasil konferensi yang telah berjalan,” ujar salah satu pengurus NU setempat.
Mereka juga menilai bahwa langkah tersebut berpotensi memicu konflik internal serta memperkeruh konsolidasi organisasi di tingkat cabang dan daerah.
Atas kondisi itu, sejumlah kader dan pengurus menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan NU wilayah. Mereka menilai PWNU selama ini tidak maksimal menjalankan fungsi pembinaan,
konsolidasi, maupun kerja-kerja organisasi di tingkat wilayah.
“Kami menyatakan mosi tidak percaya kepada NU wilayah karena dianggap gagal menjaga konsistensi organisasi dan tidak mampu menjalankan tanggung jawab kelembagaan secara baik,” tegas mereka.
Selain itu, mereka berharap kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama agar segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PWNU demi menjaga stabilitas organisasi dan kepercayaan warga Nahdliyin di daerah.
“Kami berharap PBNU dapat mengevaluasi kinerja NU wilayah yang sampai hari ini dinilai tidak pernah serius melakukan kerja-kerja wilayah dan pembinaan organisasi secara maksimal,” tutup pernyataan tersebut. (**)
