TERNATE- Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara (Malut), tengah mengusut kasus dugaan ujaran penghasutan dan ujaran kebencian terjadi di sebuah grup WhatsApp dan menyeret nama seorang oknum anggota DPRD Malut, Aksandri Kitong diduga menyampaikan pernyataan bermuatan SARA.
Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara, Kombes Pol. Edy Wahyu Susilo, saat dihubungi, Selasa, membenarkan adanya penanganan kasus tersebut. Ia menyatakan bahwa saat ini prosesnya masih berada pada tahap penyelidikan.
“Iya untuk kasusnya masih lidik, ” ujarnya singkat.
Meski belum merinci lebih jauh terkait materi penyelidikan, Edy menegaskan bahwa pihaknya akan mendalami seluruh unsur yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum tersebut, termasuk mengumpulkan bukti-bukti digital serta keterangan dari pihak-pihak terkait.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol. Wahyu Istanto Bram, menjelaskan bahwa penanganan perkara tersebut berada di bawah kewenangan Ditreskrimsus. Ia juga mengungkapkan bahwa terduga pelaku dalam waktu dekat akan segera dipanggil untuk dimintai klarifikasi.
“Iya Krimsus yang menangani. Besok dijadwalkan pemeriksaan,” katanya.
Menurut Wahyu, pemanggilan terhadap Aksandri Kitong merupakan bagian dari proses awal untuk mengklarifikasi isi percakapan yang diduga mengandung unsur ujaran kebencian dan penghasutan. Pemeriksaan ini juga bertujuan untuk memastikan konteks pernyataan yang beredar di ruang digital tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian publik mengingat posisi Aksandri Kitong sebagai anggota legislatif daerah. Dugaan keterlibatan pejabat publik dalam penyebaran konten bermuatan SARA dinilai berpotensi memicu keresahan serta mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Polda Maluku Utara sendiri menegaskan komitmennya untuk menangani setiap laporan dugaan pelanggaran hukum secara profesional dan transparan, tanpa memandang latar belakang pihak yang terlibat.
Selain itu, kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk tetap bijak dalam menggunakan media sosial maupun platform komunikasi digital. Penyebaran informasi yang tidak tepat, terlebih yang mengandung unsur kebencian atau provokasi, dapat berdampak luas terhadap kehidupan sosial masyarakat.
Dalam konteks penegakan hukum, aparat juga mengingatkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab hukum atas konten yang disampaikan di ruang publik digital. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak mudah terprovokasi serta selalu melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima.
Hingga saat ini, proses penyelidikan masih terus berjalan. Polda Maluku Utara memastikan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut seiring dengan hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik. (**)
