TOBELO,– Ruang dialog antara pers dan penegak hukum di Halmahera Utara dibuka lebar. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Halut menggelar audiensi dengan Kejaksaan Negeri Halut, Rabu (13/5/2026), untuk memperkuat keterbukaan informasi publik.
Pertemuan yang dipimpin Ketua PWI Halut Rachman Baba berlangsung hangat. Diskusi menyasar pada pentingnya kolaborasi media dan aparat hukum dalam menyajikan informasi yang akurat dan edukatif.
Rachman menegaskan peran pers di tengah banjir informasi digital yang tak terverifikasi. “Media dan aparat penegak hukum harus saling membangun komunikasi yang sehat dan profesional. Tujuannya agar informasi yang diterima masyarakat tetap akurat, berimbang, dan memiliki nilai edukasi,” ujar Rachman.
Ia menekankan tanggung jawab moral wartawan menjaga independensi dan profesionalisme, terutama dalam meliput proses hukum yang jadi sorotan publik.
Audiensi diterima langsung Kepala Kejari Halut Rahmat bersama jajaran. Kejari menyatakan siap membuka ruang komunikasi dengan media sebagai bagian dari pelayanan informasi.
“Semua yang kami lakukan tujuannya untuk masyarakat. Hanya saja ada informasi yang memang belum bisa dipublikasikan karena masih berkaitan dengan SOP maupun proses penanganan perkara,” ujar pihak Kejari Halut.
Kejari juga memaparkan tantangan di lapangan, mulai dari keterbatasan personel hingga anggaran yang belum maksimal. Hal itu disebut berdampak pada penanganan beberapa perkara yang butuh waktu lebih panjang.
Meski begitu, Kejari memastikan seluruh proses penegakan hukum berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan hukum.
Selain soal keterbukaan informasi, pertemuan menyinggung literasi hukum di masyarakat. PWI Halut dan Kejari sepakat mendorong edukasi hukum ke sekolah, wilayah pesisir, dan desa-desa.
PWI Halut dan Kejari Halut sepakat bahwa literasi hukum dan literasi informasi menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap hukum sekaligus mencegah munculnya disinformasi di ruang publik.
