TOBELO, – Komisi III DPRD Kabupaten Halmahera Utara (Halut) belum menjadwalkan agenda pertemuan dengan Gerakan Masyarakat Peduli Ungkap Realitas (GEMPUR), meski surat resmi dari GEMPUR telah diterima dan didisposisikan.
Ketua Komisi III DPRD Halut, Janlis G. Kitong, mengatakan surat tersebut sudah masuk dan diteruskan Ketua DPRD kepada Komisi III untuk ditindaklanjuti.
“Surat dari Gempur sudah masuk di DPRD dan Ketua DPRD sudah mendisposisikan ke Komisi III. Untuk agenda pertemuan dengan Gempur, kemungkinan belum dilaksanakan karena sampai saat ini waktunya belum ditentukan,” ujar Janlis, Kamis 3 September 2026.
Di tengah proses itu, beredar informasi bahwa nama GEMPUR masuk dalam daftar blacklist DPRD Halut. Isu tersebut disebut berkaitan dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya yang dimediasi DPRD.
Dalam RDP itu, pihak GEMPUR disebut meninggalkan ruang sidang sebelum agenda pembahasan selesai. Kondisi tersebut disebut-sebut menjadi salah satu alasan munculnya wacana “blacklist”.
Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pimpinan DPRD maupun pihak terkait terkait status blacklist tersebut agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran.
Sebelumnya, DPRD Halut telah mengagendakan RDP berdasarkan surat permohonan yang disampaikan GEMPUR bersama pihak-pihak terkait. Forum itu diharapkan menjadi ruang mempertemukan para pihak dan membahas persoalan yang menjadi dasar penyampaian aspirasi. Namun hal ini justu mendapatkan sikap Walk Out dari Gempur yang meninggalkan Forum DPRD.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada kepastian mengenai waktu pelaksanaan pertemuan antara Komisi III DPRD Halut dan pihak GEMPUR.
