TOBELO – Komisi II DPRD Kabupaten Halmahera Utara mengakui pengawasan terhadap sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum berjalan maksimal.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPRD Halut, Jumar Mafoloi, saat dimintai tanggapan terkait capaian PAD Halut yang belum optimal.
“Komisi II menyadari bahwa pengawasan terhadap peningkatan PAD selama ini belum maksimal,” ujar Jumar Mafoloi.
Menurutnya, masih banyak potensi PAD di berbagai sektor yang belum tergarap serius dan memerlukan pengawasan yang lebih ketat dari DPRD.
Meski demikian, ia menegaskan Komisi II tidak tinggal diam dan akan terus berupaya memperbaiki kinerja pengawasan.
“Namun Komisi II akan terus berupaya untuk meningkatkan intensitas pengawasan di sektor PAD. Kami akan turun langsung mengecek, memanggil OPD terkait, dan mendorong agar semua potensi PAD dimaksimalkan,” tegasnya.
Jumar menambahkan, penguatan PAD sangat penting untuk menopang pembangunan daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat.
“PAD ini tulang punggung kemandirian daerah. Kalau pengawasannya lemah, bocornya di mana-mana. Karena itu Komisi II akan lebih intens lagi,” pungkasnya
