TOBELO, – Wakil Bupati Halmahera Utara Dr. Kasman Hi. Ahmad membuka kegiatan koordinasi dan sosialisasi monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik untuk kabupaten/kota se-Maluku Utara, Rabu (21/10/2026).
Kegiatan yang digelar di Ruang Meeting Fredy Tjandua (FTJ) itu menghadirkan Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara sebagai narasumber. Turut mendampingi Wabup, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Sahril Djurumudi.
Dalam sambutannya, Kasman mengatakan keterbukaan informasi menjadi kunci untuk membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Karena itu, komunikasi dan koordinasi antar instansi harus diperkuat agar program dan kebijakan pembangunan dapat diakses masyarakat secara terbuka.
Ia secara khusus menyoroti pentingnya keterbukaan dokumen perencanaan daerah. Menurutnya, dokumen seperti RPJMD dan RKPD harus tersedia dan dapat diakses publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Dengan dokumen perencanaan yang terbuka, masyarakat bisa memahami arah pembangunan dan ikut mengawal pelaksanaannya,” ujar Kasman.
Kasman juga meminta seluruh OPD dan badan publik di lingkungan eksekutif maupun legislatif menjalankan kewajiban keterbukaan informasi secara konsisten. Namun, keterbukaan tersebut tetap harus memperhatikan aturan tentang informasi yang dikecualikan, sehingga hak publik tetap terpenuhi tanpa mengabaikan perlindungan informasi tertentu.
Melalui sosialisasi ini, Pemkab Halut berharap kesiapan badan publik dalam menghadapi monev keterbukaan informasi tingkat Provinsi Maluku Utara semakin matang, serta komitmen dalam menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terus meningkat.
