TERNATE- Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyerukan urgensi diversifikasi ekonomi ke sektor non-tambang secara masif.
“Langkah strategis ini diambil guna mengatasi kerentanan struktural ekonomi daerah yang selama ini dinilai terlalu bergantung pada industri pengerukan bumi,” kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Maluku Utara (Malut), Drs. Samsuddin A. Kadir, saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dalam pembukaan Kie Raha Economic Forum, di Aula Maitara Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Malut, Rabu.
Perlambatan ini menjadi wake-up call bagi kita semua atas kerentanan struktural ekonomi daerah. Selama ini kita hampir sepenuhnya bergantung pada sektor industri pengolahan dan pertambangan, yang jika digabungkan menyumbang hampir 63 persen dari total PDRB Maluku Utara.
Sekprov meneruskan pesan Gubernur bukan tanpa alasan Pemprov Malut mendorong transformasi ini. Berdasarkan data makro-ekonomi, Maluku Utara memang sempat mencatat pertumbuhan kumulatif yang fantastis sebesar 34,17 persen pada tahun 2025, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita melesat hingga Rp97,26 juta.
Namun, memasuki triwulan I tahun 2026, laju pertumbuhan ekonomi daerah mengalami deselerasi (perlambatan) yang cukup signifikan menjadi 19,64 persen secara year-on-year (yoy).
Faktor utama pemicu deselerasi ini meliputi:
• Pemangkasan Kuota Tambang: Pemotongan target kuota Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) Minerba 2026 sebesar 31 persen.
• Moratorium Smelter: Pemberlakuan moratorium investasi smelter kelas dua melalui PP Nomor 28 Tahun 2025 yang menahan laju penanaman modal asing.
• Faktor Lingkungan: Terjadinya degradasi sumber daya alam, energi, lingkungan, serta ketahanan pangan.
Saat ini, sektor penopang hidup masyarakat luas seperti pertanian, kehutanan (green economy), dan perikanan (blue economy) baru tumbuh di angka 4,24 persen (yoy) pada triwulan I 2026. Angka tersebut tertinggal jauh dari dominasi sektor industri tambang.
Untuk melahirkan mesin pertumbuhan ekonomi yang baru dan lebih berkelanjutan, Pemprov mendorong percepatan investasi pada tiga sektor potensial:
1). Manufaktur dan Teknologi: Mengembangkan industri hilirisasi berbasis non-tambang.
2). Sektor Pertanian dan Pariwisata: Mengoptimalkan kekayaan lanskap alam dan kebudayaan daerah.
3). Layanan Keuangan dan Pemberdayaan UMKM: Memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil agar produk lokal mampu berdaya saing dan menjadi oleh-oleh khas bagi wisatawan.
Mengingat luas wilayah perairan Maluku Utara yang mencapai 70 persen, implementasi Ekonomi Biru (blue economy) dinilai menjadi kunci masa depan. Salah satu pilar transformasi yang ditekankan adalah modernisasi armada nelayan lokal melalui penyediaan kapal berukuran 5 hingga 20 GT agar mereka dapat mengakses BBM bersubsidi sekaligus menjaga kedaulatan zona tangkap lokal.
Forum strategis yang mengusung tema “Akselerasi Investasi Daerah: Mendorong Sektor Non-Tambang sebagai Mesin Pertumbuhan Baru Maluku Utara” ini sukses dilakukan oleh KPw BI Malut untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret.
Acara ini menghadirkan tiga narasumber ahli, yaitu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara Handi Susila, Chief Economist BCA David E. Sumual, dan Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas RI Sumedi Andono Mulyo.
Turut hadir dalam forum ini unsur Forkopimda Malut, pimpinan OPD lingkup Pemprov, Kepala OJK Ternate, Kepala BPS Malut, Kanwil DJPb, serta para akademisi dan pelaku usaha di Bumi Moloku Kie Raha.
Pemprov Malut dan Kedubes Singapura Bahas investasi hingga peningkatan SDM Aparatur
Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) menerima kunjungan kehormatan dari Sekretaris Pertama (Sestama) I Bidang Politik Kedutaan Besar (Kedubes) Singapura untuk Indonesia, Mr. Vickland Malik. Pertemuan yang berlangsung hangat dan produktif ini dilaksanakan di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Ex-Crysant, Ternate, pada Rabu (20/05).
Pertemuan strategis ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Malut, Drs. Samsuddin A. Kadir, Wakil Wali Kota Ternate, Asisten II Setdaprov, Kepala Bappeda, Kadis Koperasi dan UKM, Kadis Sosial, Kadis Kelautan dan Perikanan, serta perwakilan dari Dinas Pariwisata, Kesbangpol, dan Kabag Humas Pemprov Malut.
Selain menjadi ajang penjajakan peluang investasi, pertemuan ini juga diawali dengan penyampaian apresiasi mendalam dari Pemerintah Singapura atas kesigapan Pemerintah Daerah di Maluku Utara dalam menangani insiden evakuasi pendaki asal Singapura di Gunung Dukono, Halmahera Utara, beberapa waktu lalu.
Dalam sambutan pengantarnya, Sekprov menekankan pentingnya pergeseran paradigma dalam jalinan kerja sama internasional. Maluku Utara kini mendorong pola investasi di mana para investor datang langsung membangun, mengelola, dan mempromosikan potensi daerah secara bersama-sama.
Pola kerja sama ini dinilai jauh lebih mengikat dan memberikan kepastian ekonomi jangka panjang bagi daerah, baik di sektor pariwisata, pertanian, nikel, maupun penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Apalagi, Maluku Utara secara geografis memiliki keunggulan komparatif yang sangat luar biasa sebagai posisi simpang laut dan udara terbaik di kawasan Pasifik, salah satunya potensi strategis di Ternate. Keamanan investasi juga dijamin penuh mengingat Maluku Utara dikenal luas sebagai provinsi dengan tingkat kebahagiaan penduduk tertinggi di Indonesia, yang mencerminkan situasi wilayah yang aman, ramah, dan kondusif bagi para pelaku usaha.
Merespons hal tersebut, Sestama I Bidang Politik Kedubes Singapura, Mr. Vickland Malik, menyatakan bahwa Pemerintah Singapura berkomitmen kuat untuk menjadi salah satu mitra strategis bagi kemajuan Maluku Utara, khususnya Kota Ternate sebagai salah satu pusat administrasi dan ekonomi regional.
Sebagai langkah konkret awal untuk membangun ekosistem investasi dan regulasi yang baik, Mr. Vickland Malik menawarkan program kapasitas dan pelatihan melalui Singapore Cooperation Programme (SCP). Program beasiswa pelatihan intensif ini dikhususkan bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ASN di luar negeri untuk belajar langsung di Singapura mengenai manajemen keuangan, regulasi investasi, pendidikan, hingga kesehatan.
”Tahun lalu ada sekitar 800 PNS dari Indonesia yang datang ke Singapura, dan tahun ini kami targetkan mencapai 1.000 peserta. Kami melihat data statistik untuk Maluku Utara sejauh ini belum ada yang mendaftar. Karena itu, melalui momentum ini, kami berharap di masa depan teman-teman ASN dari Maluku Utara bisa ikut serta dalam kursus ini agar kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kemudahan izin investasi di sini semakin meningkat,” ujar Vickland.
Ia juga menambahkan bahwa dunia bisnis di Singapura bergerak secara independen dari pemerintah. Oleh sebab itu, tugas utama pemerintah adalah menciptakan regulasi dan kepastian hukum yang ramah terhadap investor. Membangun kepercayaan (trust) seperti yang telah sukses dilakukan di Batam, membutuhkan kerja keras dan proses, dan Singapura siap mendampingi perjalanan Maluku Utara menuju kesejahteraan masa depan.
Mengakhiri pertemuan tersebut, Mr. Vickland Malik menyampaikan rencana strategis ke depan, di mana Duta Besar (Ambassador) Singapura untuk Indonesia dijadwalkan akan melakukan kunjungan resmi ke Maluku Utara dengan memboyong sejumlah delegasi bisnis papan atas.
Kunjungan tingkat tinggi tersebut nantinya diorientasikan untuk mematangkan agenda kerja sama dan bertemu langsung dengan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, guna menyusun program-program kerja sama yang konkret dan berdampak luas bagi masyarakat.
Pertemuan lintas negara ini ditutup dengan komitmen bersama untuk saling memperkuat publikasi media dan media sosial, agar potensi besar pariwisata dan kekayaan alam Maluku Utara semakin dikenal di panggung internasional. (**)
