TERNATE – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis dalam menjaga ketahanan energi daerah, khususnya dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang semakin tidak menentu.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Drs. H. Samsuddin A. Kadir, M.Si, mewakili Gubernur Maluku Utara, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) antara Pertamina Patra Niaga, Pemprov Malut, dan stakeholder lintas sektoral di Halmahera Room Bela Hotel, Selasa (21/4/2026).
FGD yang mengusung tema efisiensi pendistribusian LPG non-subsidi (NPSO) ini menjadi forum strategis dalam merumuskan solusi atas berbagai tantangan distribusi energi di wilayah kepulauan.
Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa pemerintah daerah pada prinsipnya mendukung setiap langkah yang bertujuan menjaga stabilitas dan ketahanan energi.
“Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendukung penuh langkah strategis dalam menjaga ketahanan energi daerah, terutama di tengah tantangan global yang dinamis,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antar pihak dalam mendukung keberhasilan implementasi pengalihan supply point LPG non-subsidi.
“Sinergi, koordinasi, serta komunikasi yang kuat antara pemerintah daerah, Pertamina, instansi vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama,” tambahnya.
Sekda juga berharap forum ini dapat menghasilkan langkah-langkah monitoring berkelanjutan agar perkembangan di lapangan dapat dipantau secara cepat dan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat.
“Melalui forum ini diharapkan lahir langkah monitoring berkelanjutan sehingga setiap penyesuaian kebijakan dapat dilakukan secara cepat dan tepat,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda turut menyampaikan empat arahan Gubernur Maluku Utara terkait penguatan distribusi LPG, yakni:
Pertamina diminta mengkaji opsi distribusi langsung dari Sorong ke Ternate guna mempersingkat rantai pasok.
Dinas Perhubungan mengusulkan trayek tol laut khusus LPG rute Ambon–Ternate atau Sorong–Ternate ke Kementerian Perhubungan.
Pemprov mempercepat kajian pembangunan SPBE di Sofifi sebagai solusi jangka panjang.
Pembentukan tim kecil lintas instansi untuk merumuskan skema charter bersama atau subsidi angkut melalui APBD dalam waktu dua minggu.
“Arahan Gubernur jelas, stok harus aman, distribusi lancar, dan harga tetap wajar. Jangan sampai masyarakat kembali menggunakan minyak tanah karena harga LPG terlalu mahal,” tegasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Pertamina Patra Niaga, Forkopimda Maluku Utara, pimpinan perangkat daerah terkait, serta berbagai pemangku kepentingan lintas sektoral lainnya guna memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi energi di wilayah Maluku Utara. (**)
