KAMBOJA– Direktur Jenderal Imigrasi Indonesia, Hendarsam Marantoko, memaparkan tiga pilar strategi nasional keimigrasian Indonesia dalam forum The 29th ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM) yang berlangsung di Siem Reap, Kamboja, pada 23–25 Juni 2026.
Dalam paparannya, Hendarsam menjelaskan bahwa strategi nasional keimigrasian Indonesia bertumpu pada tiga aspek utama, yakni penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan warga negara asing (WNA), dan integrasi layanan digital.
“Penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan warga negara asing, serta integrasi layanan digital menjadi tiga pilar yang menopang sistem keimigrasian Indonesia. Dengan dukungan kolaborasi lintas instansi, kami mampu mendeteksi secara dini berbagai pelanggaran keimigrasian dan kejahatan transnasional, baik sebelum, saat, maupun setelah proses pemeriksaan dilakukan,” ujarnya.
Pada sektor pengamanan perbatasan, Direktorat Jenderal Imigrasi mengoptimalkan sistem analisis berbasis risiko melalui Passengers Analysis Unit (PAU) yang beroperasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) serta Immigration Traffic Monitoring Center (ITMC) di tingkat pusat.
Selain itu, Hendarsam menyoroti efektivitas Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang telah terintegrasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Sistem tersebut berperan dalam mendukung pengungkapan kasus penipuan investasi daring yang melibatkan 210 WNA di Batam pada awal Mei 2026, sekaligus menjadi bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan izin tinggal.
Di sela-sela forum, Hendarsam juga menghadiri pertemuan bilateral dengan Department of Home Affairs (DHA) Australia. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mengusulkan penerapan Sistem Undian (Ballot System) dalam proses penerbitan Visa Kerja dan Liburan (Working Holiday Visa/WHV) bagi warga negara Indonesia.
Menurut Hendarsam, mekanisme tersebut dinilai lebih mampu menjamin aspek keadilan, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan kuota pendaftar yang terus meningkat setiap tahun.
Pada tingkat regional, Indonesia juga mendapat kepercayaan sebagai Voluntary Lead Shepherd (VLS) untuk isu penyelundupan manusia (People Smuggling) dalam implementasi Plan of Action (POA) DGICM.
Sementara itu, sejumlah isu kerja sama lainnya dipimpin oleh negara anggota ASEAN lainnya, yakni Kamboja untuk Intelligence Data Sharing Protocol, Malaysia untuk Foreign Terrorist Fighters Movement, Singapura untuk Fraudulent Travel Documents, dan Brunei Darussalam untuk Consular Matters.
Hendarsam menegaskan bahwa tantangan kejahatan lintas negara memerlukan penanganan yang terintegrasi dan kolaboratif antarnegara.
“Tantangan kejahatan lintas negara memerlukan penyelesaian yang terintegrasi. Melalui mandat Indonesia sebagai Lead Shepherd penanganan penyelundupan manusia, kami mendorong komitmen nyata seluruh anggota ASEAN untuk memperkuat pertukaran informasi intelijen dan penyelarasan teknologi demi mewujudkan kawasan yang lebih aman dan tangguh,” tutupnya. (**)
