TERNATE – Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Jamrud Hi Wahab, menyoroti pentingnya pengawasan terhadap aktivitas anak dan remaja di Kota Ternate, khususnya di luar jam belajar sekolah.
Hal itu disampaikan Jamrud saat melaksanakan kegiatan reses yang dipusatkan di Kelurahan Sangaji Utara, Kota Ternate, Sabtu (26/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan masyarakat disampaikan, mulai dari aktivitas anak muda, pencegahan penyalahgunaan zat adiktif dan narkoba, layanan BPJS, hingga pemberdayaan masyarakat miskin.
Jamrud yang juga merupakan Sekretaris DPW PAN Maluku Utara menilai, pengawasan terhadap anak tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah maupun aparat keamanan.
Menurutnya, keluarga dan masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang generasi muda.
Ia mengajak para orang tua untuk lebih aktif mengawasi aktivitas anak, terutama setelah proses belajar-mengajar di sekolah selesai.
Menurut Jamrud, pengawasan tersebut perlu diperkuat melalui keterlibatan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta aparat keamanan di tingkat kelurahan.
“Peran keluarga sangat penting. Masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Babinsa dan Bhabinkamtibmas harus bersama-sama mengawasi lingkungan kita,” ujar Jamrud.
Ia mengatakan, persoalan anak muda membutuhkan penanganan secara bersama-sama dan tidak bisa dilakukan secara parsial. Pemerintah, DPRD, aparat keamanan dan masyarakat harus memiliki korelasi dalam menentukan langkah pencegahan maupun penanganan.
Jamrud juga memberikan dukungan terhadap upaya pemberantasan narkoba dan penyalahgunaan zat adiktif di Maluku Utara. Ia menilai, langkah pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga dan diperkuat dengan sistem pengawasan di tingkat masyarakat.
Selain itu, Jamrud mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TNI dan Polri dalam menjaga lingkungan serta mencegah anak-anak dan remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
Ia juga menyinggung pentingnya dukungan terhadap pembahasan regulasi daerah, termasuk rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang berkaitan dengan pemberantasan narkoba.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memiliki langkah konkret dan dukungan anggaran yang memadai untuk menjalankan program pencegahan dan pemberantasan narkoba secara berkelanjutan.
“Anggaran untuk masa depan generasi muda harus menjadi perhatian. Ini bukan hanya persoalan hari ini, tetapi bagaimana kita menjaga anak-anak kita untuk masa depan,” katanya.
Dalam reses tersebut, Lurah Sangaji Utara, Sukardi, berharap pertemuan bersama anggota DPRD dapat menjadi ruang untuk menyampaikan berbagai kebutuhan masyarakat yang ada di wilayahnya.
Ia berharap aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses dapat menjadi bahan perjuangan di tingkat DPRD maupun pemerintah daerah.
Sementara itu, salah seorang warga Sangaji Utara, Mahmud, turut menyoroti persoalan anak muda, khususnya berkaitan dengan kondisi psikologis generasi muda dalam menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas.
Menurut Mahmud, pembangunan generasi muda tidak cukup hanya melalui pendidikan formal. Perhatian terhadap lingkungan sosial, kesehatan psikologis, pembinaan karakter dan aktivitas positif anak muda juga perlu diperkuat.
“Anak-anak muda adalah bagian penting dari masa depan Indonesia. Karena itu, lingkungan mereka harus dijaga dan diberikan ruang untuk berkembang secara positif,” katanya.
Aspirasi lainnya disampaikan warga bernama Dharma yang menyoroti pengawasan dan pengelolaan layanan BPJS.
Ia mempertanyakan bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan program BPJS dapat terus ditingkatkan sehingga masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah, memperoleh pelayanan yang sesuai dengan haknya.
Dharma juga menyoroti program bantuan dan pemberdayaan masyarakat miskin.
Menurutnya, bantuan pemerintah semestinya tidak hanya bersifat sementara, tetapi diarahkan agar masyarakat yang masuk kategori ekonomi lemah dapat meningkatkan kemampuan ekonomi hingga mampu mandiri.
Ia berharap DPRD dapat mendorong sinkronisasi program antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota sehingga berbagai bantuan pemberdayaan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Dalam kesempatan yang sama, Bhabinkamtibmas Sangaji Utara, Brigadir Pol Mulyawan, menyampaikan pentingnya ketersediaan tempat maupun fasilitas untuk menangani anak-anak dan remaja yang telah terpapar atau menjadi pengguna zat adiktif.
Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan penanganan yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pencegahan, pembinaan dan pendampingan.
Ia menilai, ketika seorang anak telah terpapar zat adiktif, dibutuhkan tempat dan mekanisme penanganan yang tepat agar mereka mendapatkan pendampingan dan tidak kembali terjerumus.
Hal tersebut, kata dia, membutuhkan keterlibatan pemerintah, aparat keamanan, keluarga, masyarakat dan lembaga terkait.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Jamrud Hi Wahab menegaskan bahwa seluruh masukan masyarakat Sangaji Utara akan dibawa dan diperjuangkan melalui DPRD Maluku Utara.
“Kami akan memperjuangkan berbagai keluhan masyarakat Sangaji Utara yang disampaikan dalam reses ini. Aspirasi masyarakat akan kami bawa ke DPRD,” tegasnya.
Ia juga menyatakan akan menyampaikan berbagai persoalan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk kemudian dicarikan solusi melalui kolaborasi lintas sektor.
Menurut Jamrud, reses bukan sekadar agenda pertemuan antara anggota DPRD dengan masyarakat, tetapi menjadi sarana untuk mengetahui secara langsung persoalan yang dihadapi warga sekaligus memastikan aspirasi tersebut masuk dalam pembahasan program pembangunan.
“Ini akan kami sampaikan kepada Pemprov Maluku Utara agar dapat berkolaborasi dalam proses penanganannya. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat harus kita perjuangkan bersama sesuai skala prioritas,” pungkasnya. (**)
