TOBELO, – Perjalanan dinas 26 anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara ke Jakarta disorot. Rombongan yang mengatasnamakan perjuangan Daerah Otonomi Baru (DOB) itu diduga menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah, namun tanpa kejelasan hasil.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, keberangkatan puluhan wakil rakyat itu untuk koordinasi percepatan DOB Galda ke sejumlah kementerian, termasuk Kementerian UMKM dan Kementerian Lingkungan Hidup.
Namun saat dikonfirmasi, anggota DPRD Halut, Fahmi Musa, tidak bisa menjelaskan secara rinci capaian dari koordinasi tersebut. Ia hanya menyampaikan jawaban singkat.
“Yang jelas mereka memberikan support,” kata Fahmi.
Ia juga menegaskan bahwa perjalanan dinas tersebut menggunakan uang pribadi yang nantinya akan di ganti oleh pihak Sekertariat Dewan.
Kejanggalan semakin terlihat ketika ditanya soal dokumentasi kegiatan, Fahmi mengaku tidak ada dokumentasi selama perjalanan dinas berlangsung.
Padahal, perjalanan 26 anggota dewan dengan komponen tiket pesawat, hotel, dan uang harian ditaksir menelan anggaran ratusan juta rupiah yang bersumber dari APBD.
Ketua EK-LMND Halmahera Utara, Arganto Revli Kotu, menegaskan penggunaan uang rakyat harus disertai pertanggungjawaban terbuka.
“Harus dipertanggungjawabkan, karena mereka memakai uang rakyat. Jangan jadikan isu DOB sebagai alasan untuk jalan-jalan,” tegas Arganto.
Menurutnya, anggota DPRD wajib mempertanggungjawabkan secara moral setiap kegiatan yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat. Terlebih, DOB merupakan aspirasi besar yang tidak boleh dipermainkan.
“Kalau benar berjuang untuk DOB, tunjukkan buktinya. Siapa yang ditemui, apa hasilnya, bagaimana tindak lanjutnya. Masyarakat butuh penjelasan konkret, bukan sekadar klaim,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada laporan resmi maupun dokumentasi hasil koordinasi yang disampaikan DPRD Halut kepada publik.
