Bumi Moloku Kie Raha—tanah para sultan dan para leluhur penjaga kedaulatan rempah dunia—kini tengah menangis di atas kekayaannya sendiri. Maluku Utara, daratan yang dahulu diperebutkan oleh bangsa-bangsa Barat karena aroma cengkeh, pala, dan fulinya yang mengharumkan meja-meja istana Eropa, kini dihadapkan pada ironi sejarah yang memilukan.
Momen Hari Sumpah Pemuda 2026 ini harus menjadi tamparan keras sekaligus cermin bagi kita semua. Dulu, bangsa-bangsa asing datang merampas rempah kita dengan kapal-kapal kargo dan mesiu. Hari ini, penjajahan itu bermutasi menjadi bentuk yang lebih halus namun mematikan: eksploitasi brutal atas nama investasi dan hilirisasi pertambangan, yang mengorbankan masa depan ekologis generasi pemuda mendatang serta menghancurkan napas kehidupan rakyat sendiri.
Hilirisasi Tambang vs. Warisan Rempah: Jangan Korbankan Alam Demi Angka Di Atas Kertas
Pemerintah pusat saat ini sedang mengagung-agungkan era hilirisasi nikel sebagai mercusuar pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai pemuda dan bagian dari gerakan kemasyarakatan di Maluku Utara, kita tidak anti terhadap pembangunan atau kemajuan industri. Namun, ketika hilirisasi tambang dijalankan secara ugal-ugalan tanpa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berpihak pada keselamatan lingkungan, yang terjadi bukanlah kemakmuran, melainkan genosida ekologis.
Hutan-hutan adat digunduli, daerah aliran sungai (DAS) tercemar limbah tailing, dan daratan subur tempat tumbuhnya tanaman rempah warisan nenek moyang berubah menjadi kubangan lumpur merah. Ironisnya, di saat potensi rempah-rempah kita (cengkeh, pala, dan kayu manis) seharusnya juga mendapat perhatian serius dalam bentuk hilirisasi pertanian dan perkebunan—agar petani lokal memiliki nilai tawar global—pemerintah justru menutup mata dan lebih memilih memuja komoditas ekstraktif yang sifatnya sementara dan merusak.
Pemerintah Pusat dan Daerah harus segera sadar: tambang akan habis dalam beberapa dekade, tetapi tanah leluhur dan warisan rempah adalah identitas yang abadi.
Ancaman Kemiskinan Baru: Kebakaran Kebun Rempah dan Apatisme Penguasa
Kehancuran ekologis ini kian parah akibat dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrem. Berdasarkan data pantauan titik panas (hotspot) dan kejadian kebakaran hutan serta lahan (karhutla) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), ribuan hektar lahan terakar di Maluku Utara, termasuk menyasar wilayah perkebunan produktif masyarakat di Halmahera Utara, Halmahera Selatan, hingga Halmahera Timur.
Dampak dari bencana ini sangat sistemik:
a. Hancurnya Modal Utama Petani: Pohon pala dan cengkeh membutuhkan waktu 5 hingga 10 tahun untuk dapat dipanen. Ketika pohon-pohon warisan ini mati mendadak akibat kekeringan ekstrem atau hangus dilalap api, masa depan ekonomi petani ikut musnah dalam semalam.
b. Ledakan Angka Kemiskinan Baru: Hilangnya mata pencaharian utama ini memicu gelombang kemiskinan baru di pedesaan Maluku Utara. Petani yang tadinya mandiri kini terancam kehilangan daya beli, terlilit utang, dan terpaksa kehilangan kedaulatan atas tanahnya sendiri.
Namun, di mana negara ketika rakyatnya sekarat?
Sangat disayangkan dan memalukan melihat sikap apatis serta bungkamnya Pemerintah Provinsi Maluku Utara serta Pemerintah Kabupaten/Kota. Alih-alih hadir sebagai garda terdepan untuk memadamkan api, memitigasi kekeringan, dan menyalurkan ganti rugi atas kebun rakyat yang terbakar, para penguasa daerah justru terlihat sibuk dengan agenda politik elektoral dan karpet merah bagi para oligarki tambang.
Seruan Perjuangan Pemuda: Menyelamatkan Moloku Kie Raha
Melalui ikrar dan semangat Sumpah Pemuda 2026, kami menuntut ketegasan sikap dari pemerintah pusat hingga daerah melalui langkah nyata berikut:
a. Moratorium dan Evaluasi Total Hilirisasi Tambang: Pemerintah pusat harus menghentikan izin-izin tambang baru di Maluku Utara yang merusak ekosistem hutan primer dan wilayah perkebunan rempah tradisional. Lakukan audit lingkungan secara transparan terhadap seluruh perusahaan pemegang IUP.
b. Prioritaskan Hilirisasi Rempah Nusantara: Pemerintah daerah harus mengalihkan sebagian fokus dan anggaran untuk membangun ekosistem hilirisasi rempah (industri pengolahan minyak atsiri, rempah bubuk siap ekspor, dan perlindungan geografis produk lokal) agar petani rempah kembali berjaya di tanah sendiri.
c. Penyelamatan dan Restorasi Ekonomi Petani Korban Bencana: Mendesak Pemprov dan Pemkab/Pemkot untuk segera menetapkan status tanggap darurat, menyalurkan bantuan bibit rempah unggul, serta skema ganti rugi ekonomi bagi petani yang perkebunannya terbakar untuk mencegah berlanjutnya jurang kemiskinan baru.
Bumi Moloku Kie Raha bukan tanah mati untuk dieksploitasi, melainkan rahim kehidupan yang harus dirawat. Jika di peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2026 ini kita tetap diam melihat alam dihancurkan dan pemimpin daerah bergeming atas penderitaan rakyatnya, maka esok hari anak cucu kita hanya akan mewarisi debu tambang, bukan lagi harumnya aroma rempah dunia.
#Maju terus pemuda Maluku Utara! Rawat alammu, bela rakyatmu, karena dari tanah inilah kedaulatan kita bermula!. (**)
