JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi menggandeng Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk mengembangkan sistem pengawasan perbatasan berbasis teknologi drone melalui program “Pagar Digital”. Inisiatif tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan Indonesia.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengatakan gagasan tersebut berawal dari pengalamannya saat menghadiri pameran pertahanan di Singapura beberapa bulan lalu. Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang mampu menciptakan teknologi pengamanan perbatasan yang tidak kalah dengan produk luar negeri.
“Berawal dari keprihatinan saya melihat berbagai teknologi canggih di pameran pertahanan, namun belum ada yang merupakan karya anak bangsa. Padahal SDM Indonesia memiliki kemampuan yang sangat baik. Dari situlah muncul gagasan menggandeng ITB untuk menginisiasi Pagar Digital,” ujar Hendarsam usai rapat bersama perwakilan FTMD ITB di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Selasa (30/6/2026).
Hendarsam menjelaskan, Indonesia memiliki sekitar 3.111 kilometer wilayah perbatasan darat yang rawan dimanfaatkan untuk perlintasan ilegal. Namun, fasilitas pengawasan masih terbatas dengan hanya terdapat 18 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan 38 Pos Lintas Batas (PLB) yang tersebar di Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur.
Berdasarkan data Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) darat periode Januari hingga April 2026, tercatat sebanyak 679.867 orang melakukan perlintasan secara resmi. Meski demikian, pengawasan terhadap jalur-jalur tidak resmi atau “jalur tikus” masih menjadi tantangan besar, ditambah keterbatasan infrastruktur digital, risiko keamanan petugas, serta ancaman kejahatan lintas negara seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyelundupan manusia, dan penyelundupan komoditas.
Program Pagar Digital akan diprioritaskan di wilayah perbatasan darat Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, serta Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste.
Sementara untuk wilayah laut, pengawasan difokuskan di Kepulauan Riau, Batam, dan jalur-jalur penyeberangan di sekitarnya.
Dalam implementasinya, Imigrasi akan memanfaatkan teknologi drone yang dikembangkan ITB sejak 2019 bersama PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Drone tersebut dirancang mampu beroperasi selama 24 jam dengan dukungan energi dari panel surya.
Sistem ini menggabungkan dua jenis drone, yakni Drone HALE (High-Altitude Long-Endurance) yang bertugas melakukan pemantauan dari ketinggian sekitar 1.000 meter selama 24 jam, serta Drone Mantis yang berfungsi melakukan pendekatan taktis dan intersepsi visual ketika terdeteksi aktivitas mencurigakan.
Teknologi serupa sebelumnya telah diterapkan pada sektor agrikultur.
Menurut Hendarsam,
Pagar Digital memang tidak dapat menghentikan pelintas secara fisik, namun mampu memberikan informasi situasional secara real-time. Ketika drone mendeteksi aktivitas mencurigakan di titik rawan, sistem akan langsung mengirimkan koordinat ke pos imigrasi atau petugas pengamanan terdekat sehingga waktu respons dapat dipercepat.
Selain memperluas jangkauan pengawasan petugas, penggunaan drone juga dinilai lebih efisien dibandingkan pengoperasian pesawat berawak karena mampu menyediakan data awal yang akurat sebelum dilakukan tindakan di lapangan.
Ke depan, Pagar Digital diproyeksikan menjadi fondasi penguatan keamanan siber di lingkungan keimigrasian nasional. Melalui kolaborasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi, ITB, dan PT Dirgantara Indonesia, pemerintah berharap pengawasan perbatasan dapat dilakukan dengan teknologi buatan dalam negeri sehingga mampu memperkuat kedaulatan negara, menekan perlintasan ilegal, serta mencegah berbagai bentuk kejahatan lintas batas secara berkelanjutan. (**)
