Pengesahan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria oleh DPR RI pada Rapat Paripurna 22 September 2026 merupakan tonggak sejarah yang patut dirayakan. Langkah politik hukum ini bukan sekadar kado indah menjelang Hari Tani Nasional 24 September, melainkan bentuk jawaban nyata atas perjuangan puluhan tahun para aktivis petani, nelayan, dan masyarakat adat.
Konsensus politik yang dibangun oleh Presiden Prabowo Subianto bersama pimpinan DPR dan Baleg merefleksikan adanya komitmen kuat negara untuk mengoreksi ketimpangan penguasaan lahan dan sumber daya alam yang selama ini memicu ketidakadilan sosial di Indonesia.
Namun demikian, dari kacamata kebijakan publik, UU baru ini sejatinya baru membuka gerbang awal. Ujian krusial sesungguhnya terletak pada kemampuan birokrasi pertanahan untuk mengeksekusi mandat undang-undang ini secara adil, transparan, dan efisien, terutama dalam menjembatani relasi tata kelola antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jika dirujuk pada teori politik agraria yang digagas Karl Polanyi dan David Harvey, tanah bukanlah sekadar komoditas ekonomi biasa, melainkan ruang sosial dan simbol kedaulatan tempat bergantungnya hajat hidup masyarakat agraris. Ketika kepemilikan tanah terlalu didominasi oleh konsentrasi korporasi besar, maka ketimpangan struktural akan terus berulang. Kehadiran UU ini membawa enam pilar krusial—koreksi ketimpangan, kejelasan kriteria objek dan subjek, kepastian hukum penyelesaian sengketa, aturan turunan batas kepemilikan, pembentukan kelembagaan terpadu dan Dewan Pengawas, serta penguatan partisipasi publik—guna membongkar sumbatan struktural tersebut.
Dalam perspektif teori birokrasi kebijakan publik, tantangan terbesar dari pelaksanaan enam pilar tersebut adalah memutus fenomena ego sektoral yang kerap merenggangkan hubungan Pusat dan Daerah. Selama ini, tata kelola pertanahan sering terjebak dalam disorientasi kewenangan: Pusat memegang kendali legalitas, sementara Daerah yang menguasai wilayah fisik sering kali merasa diabaikan atau justru tidak dibekali sumber daya yang memadai. Berdasarkan pendekatan teori kelembagaan baru (new institutionalism), pembentukan lembaga khusus di bawah Presiden dan Sistem Data Terpadu harus diwujudkan sebagai bentuk tata kelola multi-level (Multi-Level Governance) yang mengintegrasikan kewenangan Kementerian ATR/BPN, kementerian terkait, serta Pemerintah Daerah secara real-time. Dengan sistem data satu pintu (One Map Policy), biaya transaksi birokrasi dapat dipangkas, kerumitan perizinan dihapuskan, dan praktik mafia tanah yang memanfaatkan celah lemahnya koordinasi Pusat-Daerah dapat dihentikan.
Selain itu, reformasi birokrasi agraria membutuhkan penerapan teori administrasi diskresi terkontrol (bounded discretion theory). Petugas di tingkat daerah sering kali bersikap pasif atau ragu mengeksekusi redistribusi lahan karena takut berbenturan dengan regulasi Pusat yang tumpang-tindih atau dibayang-bayangi ancaman kriminalisasi. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah turunan yang dimandatkan UU ini harus mampu memberikan kepastian hukum dan panduan diskresi yang jernih bagi pemerintah daerah, sehingga aparatur di lapangan memiliki keberanian dan payung hukum yang kuat untuk menetapkan Lokasi Prioritas serta memulihkan hak-hak tanah rakyat. Pendekatan ini disempurnakan oleh teori tata kelola kolaboratif (collaborative governance), di mana Pemda dan masyarakat lokal dilibatkan secara aktif dalam fungsi pengawasan agar proses tata kelola berjalan inklusif.
Untuk menyukseskan visi agraria nasional ini, Presiden Prabowo Subianto perlu mengambil langkah strategis dengan memperkuat insentif hubungan Pusat dan Daerah melalui insentif fiskal (Agrarian & Ecological Fiscal Transfer). Pemerintah Pusat dapat memberikan alokasi Dana Bagi Hasil atau Dana Alokasi Khusus yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah yang responsif dan berhasil menyelesaikan sengketa pertanahan di wilayahnya. Langkah ini diimbangi dengan pembagian peran yang komplementer: Pemerintah Pusat berfokus pada penataan regulasi, legalitas sertifikasi, dan penindakan sengketa, sedangkan Pemerintah Daerah difasilitasi untuk berfokus pada program penataan akses pasca-redistribusi, seperti penyediaan sarana pertanian, akses perbankan, dan pendampingan ekonomi lokal.
Dengan mengintegrasikan birokrasi Pusat dan Daerah secara harmonis, kepastian hukum dapat terwujud tanpa mengorbankan prinsip otonomi dan kearifan lokal. UU Pengaturan Reforma Agraria 2026 tidak boleh berhenti sebagai produk hukum di tingkat pusat, melainkan harus menjadi mesin penggerak birokrasi daerah yang lincah demi mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. (**)
