Morotai – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara bersama Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Provinsi Maluku Utara menggelar pertemuan untuk memperkuat ketahanan pangan dan menjaga daya beli masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi global maupun domestik.
Kegiatan yang mengusung tema “TPID Bersinergi, Inflasi Terkendali” tersebut berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati Pulau Morotai, di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan.
Rapat pertemuan itu dipimpin langsung Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawane, yang juga selaku Ketua TPID setempat. Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah, Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali selaku Ketua Harian TPID, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Handi Susila, Ketua DPRD Pulau Morotai M. Riski, Kepala BPS Samsuldin Rijal, unsur Forkopimda, pimpinan OPD terkait, serta pelaku usaha dan distributor lokal.
Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawane menjelaskan, bahwa HLM TPID tidak boleh berhenti pada tataran diskusi semata, melainkan harus menghasilkan rekomendasi dan langkah konkret yang mampu menjaga stabilitas harga serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Forum ini harus menjadi momentum memperkuat sinergi seluruh pihak dalam menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, dan stabilitas ekonomi daerah,”ungkapnya.
Pemkab Pulau Morotai bersama BI Maluku Utara dan seluruh anggota TPID menyepakati sejumlah langkah strategis, di antaranya memperluas pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar, melakukan inspeksi mendadak untuk memastikan ketersediaan barang dan mencegah penimbunan, serta mengoptimalkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk program pengendalian inflasi.
Selain itu, Pemkab Pulau Morotai juga akan memberikan dukungan subsidi transportasi yang bersumber dari APBD guna menekan biaya distribusi barang kebutuhan pokok.
Pada sektor pangan, TPID mendorong penguatan produksi lokal melalui Gerakan Menanam komoditas hortikultura di pekarangan rumah, penguatan kios pangan, serta optimalisasi distribusi beras SPHP dan minyak goreng Minyakita.
Upaya peningkatan produktivitas petani, nelayan, dan peternak juga menjadi fokus melalui pemberian bantuan sarana-prasarana dan pendampingan teknis. Di sisi lain, kerja sama antardaerah (KAD) dengan wilayah produsen di Maluku Utara akan terus diperkuat guna menjamin pasokan pangan strategis.
“Melalui berbagai langkah tersebut, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan Bank Indonesia diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Morotai yang berkelanjutan, adil, dan sejahtera,”tuturnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Maluku Utara, Handi Susila, menyampaikan bahwa inflasi Provinsi Maluku Utara pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,05 persen (month to month/mtm).
Dari dua kabupaten/kota yang menjadi wilayah penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK), inflasi terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah, sementara Kota Ternate mengalami deflasi.
Menurutnya, inflasi tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, terutama akibat lonjakan harga LPG nonsubsidi yang dipicu dinamika geopolitik global.
Selain itu, penyesuaian kebijakan harga energi domestik dan meningkatnya permintaan komoditas perikanan serta hortikultura menjelang Iduladha turut menjadi faktor pendorong.
Sementara itu, berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH), Kabupaten Pulau Morotai mengalami inflasi pada pekan kedua Juni 2026 dibandingkan pekan sebelumnya. Kenaikan harga terutama terjadi pada komoditas cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.
Dalam kesempatan tersebut, BI Maluku Utara juga menegaskan komitmennya untuk mendukung pengendalian inflasi di Pulau Morotai melalui fasilitasi pasar murah serta asistensi dan pendampingan pelaksanaan HLM TPID secara berkala.
Sebagai daerah kepulauan, Pulau Morotai menghadapi sejumlah tantangan yang berpotensi memicu fluktuasi harga.
“Beberapa persoalan yang menjadi perhatian dalam forum tersebut antara lain tingginya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah, biaya logistik antar-pulau yang tinggi, gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem, serta keterbatasan fasilitas penyimpanan seperti cold storage untuk komoditas pangan yang mudah rusak,”ucapnya.(Rilis)
