TERNATE – Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Mahmud Hasan S.Pi, M.P menyoroti terkait pelayanan di Pelabuhan Bastiong, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, lantaran kinerja petugas baik dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 4 Ternate maupun petugas dari PT Easybook saat berada dilapangan, mulai dari mengatur parkiran kendaraan baik roda dua maupun kendaraan roda empat yang dinilai belum optimal, sehingga terpantau masih terjadi semberaut di area parkiran hingga menyebabkan kemacetan.
Tak hanya itu, keterlibatan warga sekitar yang sering kali ikut menagih karcis retribusi juga dinilai sudah menyalahi aturan, sebab Pelabuhan Bastiong ini merupakan fasilitas negara, karena dikelola langsung oleh PT Pelindo Regional 4 Ternate maka otomatis petugas yang ditugaskan dilapangan juga harus resmi.
Dia meminta PT Pelindo Regional 4 Ternate, pertama segera membenahi pelayanan dengan menyiagakan petugas parkir lebih dari satu orang, sehingga mereka bekerja dengan maksimal untuk mengatur parkiran kendaraan sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan.
Kedua, petugas dilapangan yang bekerja itu benar – benar petugas mereka dengan cara wajib menggunakan rompi maupun APD lainnya selama bertugas. Selain itu tidak bisa melibatkan warga sekitar untuk ikut menagih karcis retribusi di dalam Pelabuhan Bastiong, termasuk petugas Easybook juga tidak bisa memutar musik dengan volume yang keras.
“Katanya dengan adanya pemasangan portal di Pelabuhan Bastiong untuk meningkatkan pelayanan, tetapi faktanya dilapangan sejauh ini yang saya temukan tidak sesuai dan hasilnya tidak memuaskan,”ujar Alumni Mahasiswa Magister dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu.
Oleh karena itu, pihak PT Pelindo Regional 4 Ternate harus segera melakukan evaluasi total kepada para petugas dilapangan, sehingga mereka bekerja dengan serius untuk melayani masyarakat selama berada di Pelabuhan Bastiong.
“Intinya masyarakat sudah dibebankan dengan bayar karcis masuk yang begitu besar, sementara pelayanan buruk dan tidak memuaskan, sementara Otoritas Pelabuhan Bastiong sendiri dalam hal ini PT Pelindo terkesan diam dan membiarkan terjadi begitu saja,”ungkapnya.
Disisi yang lain, kata Mahmud, ada perlakuan istimewa kepada orang/penduduk tertentu ini juga perlu ada perhatian khusus dari Otoritas Pelabuhan dalam hal ini Pelindo Regional 4 Ternate untuk melakukan adanya kajian. Termasuk meminta mereka untuk segera melakukan evaluasi kembali terkait besaran/ nominal penagihan karcis retribusi.
“Melihat besaran/ nominal yang diterapkan untuk standar pelabuhan antar – pulau maka ini dinilai terlalu besar dan sangat memberatkan kepada masyarakat, terutama masyarakat menengah kebawah dengan adanya kondisi ekonomi daerah saat ini yang lagi tidak baik – baik saja,”tegasnya.
Sebelumnya, sejumlah warga di daerah ini mempersoalkan masalah pelayanan di Pelabuhan Bastiong, terutama terkait penerapan penarikan karcis retribusi yang dinilai terlalu mahal hingga kinerja para petugas saat bertugas dilapangan, sehingga menjadi perhatian publik, termasuk kalangan akademisi dari perguruan tinggi. (**)
