Ternate – Wakil Gubernur Maluku Utara (Malut), Sarbin Sehe menyampaikan kendala warga di provinsi ini saat melakukan pengurusan pengajuan pencairan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyampaikan Wagub Malut itu saat digelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyaluran KUR Regional Indonesia Bagian Timur di Kantor Aula Bank Indonesia Perwakilan Malut di Kota Ternate pada Jumat (26/06/2026).
Pertemuan itu dihadiri Wakil Menteri UMKM, Kepala BI Malut, Kepala OJK, Kepala BPKP, serta para perwakilan Pemerintah Daerah dari berbagai wilayah di Sulawesi, Maluku hingga Papua.
Menurut Wagub Malut, selama ini warga yang melakukan pengurusan pengajuan pencairan dana KUR mereka diperhadapan dengan persyaratan yang sulit dari perbankan, sehingga mereka menyampaikan keluhan kepada Pemerintah Daerah.
“Izin pak Wamen pada kesempatan ini saya perlu sampaikan, bahwa warga di Kabupaten Pulau Taliabu mereka mengeluh, karena pengurusan pengajuan pencairan dana KUR harus mengambilnya ke Kota Ternate, sementara jarak dari daerah itu ke Kota Ternate membutuhkan waktu perjalanan selama dua hari dua malam, tak hanya itu waktu yang mereka tempuh itu juga mengeluarkan biaya yang cukup mahal, sehingga misalnya mereka pengajuan pencairan dana KUR Rp30 juta untuk buka usaha, tetapi karena pencairannya di Kota Ternate, maka mau tidak mau mereka terpaksa menggunakan sebagian dana itu sebagai biaya untuk makan maupun akomodasi lain, sementara mereka membutuhkan dana untuk membuka usaha, jadi pada kesempatan ini saya meminta jika kalau bisa persyaratannya dipermuda dan jangan lagi warga Pulau Taliabu ke Kota Ternate, semuanya harus proses di daerah mereka,”tegas Wagub Malut.
Selain itu Wagub Malut dalam pertemuan itu juga menyampaikan situasi kondisi ekonomi Malut yang saat ini cukup tinggi, tetapi realisasinya warga sepenuhnya mereka belum menikmati dari hasil tersebut.
“Malut sendiri dikenal sebagai daerah dengan penghasil ekonomi paling tertinggi di Indonesia, karena memiliki hasil alam yang cukup melimpah, terutama hasil pertambangan, tetapi izin pak Wamen warga kami sampai saat ini belum menikmati dari hasil itu, karena terbukti mereka mencari pengerjaan pun sangat sulit artinya angka kemiskinan juga masih cukup tinggi, sebab hasil pertambangan ini bukan dikelola langsung oleh warga kami, melainkan semua pertambangan dikelola dari luar dan hasilnya pun tidak sepenuhnya dinikmati oleh daerah,”kata Wagub.
Oleh karena itu, Wakil Gubernur Malut, meminta kepada pihak perbankan dan kementerian UMKM, agar persyaratan pengurusan pengajuan untuk pencairan dana KUR harus dipermuda kepada warga, sehingga mereka bisa mengembangkan usaha mereka lebih cepat.(**)
