TERNATE– Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku Utara memperkuat sinergi dengan DPRD Provinsi Maluku Utara melalui audiensi yang berlangsung di Ternate, Kamis (30/7/2026).
Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis keimigrasian, mulai dari peningkatan pelayanan publik, pengawasan orang asing, hingga kepastian penggunaan gedung kantor Kanwil Imigrasi Maluku Utara.
Audiensi dipimpin Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku Utara, Victor Manurung, didampingi Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal, Rudi Nasrullah. Rombongan diterima Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Iqbal Ruray, bersama Wakil Ketua DPRD Kuntu Daud dan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Farida Djama.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya peningkatan kualitas pelayanan paspor dan izin tinggal, penguatan pengawasan terhadap keberadaan serta aktivitas orang asing, penegakan hukum keimigrasian, pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Migran (TPPM), serta optimalisasi koordinasi lintas sektor melalui Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA).
Selain itu, audiensi juga menyoroti kondisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku Utara yang hingga kini masih menempati gedung milik Pemerintah Kota Ternate dengan status pinjam pakai. Kedua belah pihak menilai kepastian penggunaan gedung menjadi hal penting guna menjamin kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku Utara, Victor Manurung, mengatakan keberadaan kantor yang representatif menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas koordinasi antarinstansi, serta pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian.
“Audiensi ini merupakan langkah strategis untuk mempererat koordinasi dengan DPRD Provinsi Maluku Utara. Kami berharap dukungan seluruh pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian, termasuk keberlanjutan penggunaan gedung kantor yang saat ini masih berstatus pinjam pakai. Kepastian sarana kerja akan memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat dan efektivitas pelaksanaan tugas keimigrasian di Maluku Utara,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Iqbal Ruray, mengapresiasi kinerja Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku Utara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjaga keamanan wilayah melalui fungsi keimigrasian.
Menurutnya, DPRD berkomitmen terus membangun komunikasi dan mendorong koordinasi dengan Pemerintah Kota Ternate serta instansi terkait guna mencari solusi terbaik terkait penggunaan gedung kantor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“DPRD Provinsi Maluku Utara mengapresiasi kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku Utara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga keamanan wilayah melalui fungsi keimigrasian. Kami mendukung terbangunnya komunikasi yang baik dengan Pemerintah Kota Ternate dan instansi terkait agar diperoleh solusi terbaik mengenai penggunaan gedung kantor, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Iqbal.
Selain membahas pelayanan dan sarana pendukung, kedua pihak juga sepakat memperkuat kolaborasi dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, mendukung peningkatan sektor pariwisata, melindungi masyarakat dari kejahatan transnasional, serta meningkatkan koordinasi dalam pengawasan orang asing di Provinsi Maluku Utara.
Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif. Melalui koordinasi yang berkelanjutan antara Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku Utara, DPRD Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kota Ternate, dan para pemangku kepentingan lainnya, diharapkan sinergi yang terbangun dapat semakin memperkuat pelayanan publik, mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. (**)
